IDENESIA.CO - Pada Senin (28/10/2024), Dalam rangka memperingari sumpah pemuda 2024, Calon Wali Kota Samarinda melakukan kegiatan berdiskusi dengan pemuda dan mahasiswa di Cafe Kongdjie, Jalan Niaga Utara, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota.
Pembahasan dalam acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Galang Api Sumpah Pemuda dengan tema Kongkow Pemoeda bertajuk "Pemuda Mencari Pemimpin Masa Depan" mengangkat isu penting terkait perkembangan ekonomi dan pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda
Ia mengungkapkan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen telah terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19 dan konflik global. Meskipun pertumbuhan ekonomi Samarinda mencapai 34 persen, Andi mengingatkan bahwa kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang harus diatasi.
"Semua pihak harus melakukan evaluasi. Universitas harus berbenah kita tidak boleh lulus hanya dengan membawa ijazah. Apakah seorang lulusan hukum sudah memahami segala hal tentang hukum?" tegas Andi Harun.
Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang ijazah, tetapi juga tentang kualitas dan relevansi terhadap kebutuhan pasar kerja.
Ia mengapresiasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda yang mencapai 8,62 persen, tertinggi di Kalimantan Timur. Namun, ia mempertanyakan kepuasan hanya dengan angka tersebut.
“ IPM hanya menjawab tiga masalah besar akses pendidikan, layanan kesehatan, dan harapan hidup. Kita perlu fokus pada kualitas pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki banyak universitas, namun jumlah mahasiswa di kampus-kampus tersebut masih rendah dibandingkan negara lain dan berharap agar pemerintah lebih aktif dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik pendidikan, terutama bagi mahasiswa.
"Sekarang kampus yang mencari mahasiswa, bukan sebaliknya," ujarnya.
Ia menjelaskan pentingnya pemerintah untuk memperbaiki layanan kesehatan, menyebutkan adanya program BPJS gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
"Kita harus memastikan layanan kesehatan yang memuaskan bagi masyarakat,"pungkasnya.
(Redaksi)