Sebagai solusi, ia mengusulkan agar Pemkot Samarinda menetapkan batas waktu bagi penyewa yang tidak lagi memanfaatkan lahannya secara optimal. Jika dalam periode tertentu lahan tetap dibiarkan kosong, maka Pemkot bisa mengambil alih dan memanfaatkannya untuk kepentingan publik atau investasi baru.

"Perlu ada kebijakan yang mengatur batas waktu bagi penyewa yang tidak memanfaatkan lahannya. Jika sudah melewati tenggat waktu, lahan tersebut bisa dialihkan kepada pihak yang lebih mampu mengelolanya," tuturnya.

Selain itu, Vananzda menyarankan agar Pemkot menggandeng investor atau pelaku usaha melalui skema kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemberian insentif bagi bisnis yang tertarik mengembangkan lahan di Citra Niaga bisa menjadi salah satu cara untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi.

"Kita harus mencari solusi yang efektif. Misalnya, menawarkan insentif kepada investor atau menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan ekonomi dan sosial," pungkasnya.

Dengan langkah konkret dan kerja sama berbagai pihak, diharapkan lahan HGB di Citra Niaga bisa kembali produktif dan berkontribusi bagi perekonomian Samarinda.

(Adv)