IDENESIA.CO - DPRD Samarinda mengingatkan agar pemerintah kota (Pemkot) Samarinda lebih fokus untuk meminimalisir atau menghapus kategori masyarakat yang tergolong miskin ekstrem.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ahmat Sopian Noor.
Ahhmat menegaskan seiring pertambahan populasi di Samarinda yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kaltim, pengentasan kemiskinan ekstrem tentu bukan pekerjaan mudah.
Ia juga menyebut kemiskinan ekstrem merupakan korelasi dari stunting, yang menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ke depan.
Program nol persen miskin ektrem di akhir tahun 2024 dicanangkan Presiden Joko Widoodo (Jokowi) untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Program dan usaha yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda harus bisa meminimalisir atau menghapus kategori masyarakat yang tergolong miskim ekstrem. Untuk mencapai target ini, perlu kerja sama dari stakeholder terkait.
"Seperti dinas sosial, dan instansi terkait. Dalam hal ini, pendataan yang jelas sangat penting. Sebab, data menjadi alat agar miskin ekstrem bisa terminimalisir segera mungkin," kata dia, Rabu (6/3/2024).
Ia yakin, dengan sinergi yang baik antara semua pihak. Angka kemiskinan ekstrem di Samarinda bisa ditekan.
"Berbagi macam program bisa dilakukan, seperti memberikan bantuan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan atau kerja sama dengan pihak ketiga. Agar miskin ekstrem segera diminimalisir," ujarnya.
Selain itu, ia juga menginginkan agar Komisi IV DPRD Samarinda dapat melakukan pemanggilan instansi terkait. Untuk memastikan data masyarakat miskin ekstrem saat ini sudah sesuai atau belum.
Karena, semua butuh proses yang panjang. Tidak mungkin angka miskin ekstrem langsung mencapai nol. Namun, harus bisa berkurang di setiap pendataannya.
"Ya, sebenarnya untuk miskin esktrem kalau untuk dihilangkan pasti bisa. Namun, pasti semuanya butuh proses dan tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan,"tutupnya.
(Advertorial)
