IDENESIA.CO - Kedatangan etnis Rohingnya ke Sabang, Aceh, pada 14 November lalu menarik perhatian dunia.
Dilansir dari BBC News, Rohingya merupakan kelompok etnis Muslim yang telah berdiam di Myanmar selama berabad-abad. Sebagai minoritas di negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, mereka sering mengalami diskriminasi. Pemerintah Myanmar bahkan menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara, memicu kontroversi dan isolasi.
Sejarah Singkat Etnis Rohingya
Rohingya berasal dari wilayah Arakan, yang pernah dipimpin oleh Raja Suleiman Shah pada sekitar tahun 1420. Menariknya, Raja Suleiman Shah dikenal sebagai Narameikhla sebelum memeluk Islam.
Pasca penaklukan oleh Raja Myanmar pada 1784 dan kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris pada 1824, Rohingya mengalami berbagai masa sulit, termasuk saat penjajahan Jepang di Burma (sekarang Myanmar) pada 1942. Setelah kemerdekaan Myanmar pada 1948, Rohingya tetap mengalami marginalisasi dan pengucilan.
Situasi di Bangladesh
Kamp Cox's Bazar, tempat pengungsian Rohingya di Bangladesh, diketahui memiliki kondisi yang tidak aman, dengan laporan Human Rights Watch tahun 2023 mencatat insiden kekerasan seperti penculikan dan pembunuhan.
Program Pangan Dunia (WFP) memotong jatah makanan pengungsi di awal 2023, meninggalkan Rohingya dengan sumber daya yang sangat terbatas.
Warga Rohingya dilaporkan hanya mendapat jatah makanan sebesar 8 dolar atau setara dengan Rp124.000 untuk satu orang dalam kurun waktu satu bulan. Hal ini akhirnya menyulitkan mereka untuk bertahan di negara asalnya sendiri.
Keterbatasan Akses Pekerjaan dan Pendidikan
Di Bangladesh, Rohingya mengalami pembatasan dalam mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Alasannya, pihak pemerintah di sana tidak ingin mereka masuk dalam kehidupan masyarakat umum. Bahkan etnis Rohingya dilarang untuk mempelajari bahasa Bengali, bahasa asli penduduk Bangladesh.
Kekerasan Militer di Myanmar
Aksi brutal militer Myanmar terhadap Rohingya, termasuk penghancuran desa dan pembunuhan massal, telah dilaporkan oleh PBB sebagai bentuk genosida.
(Redaksi)
