IDENESIA.CO - Para aktivis Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (9/12/2024) memperingati hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 dengan menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

Para aktivis dalam aksinya menggelar parade cosplay dengan meniru karakter sejumlah pejabat dan juga menyebut adanya 7 instansi yang paling korup di Indonesia.

“Ketujuh instansi yang diimpersonate adalah Presiden beserta menteri, polisi, pembisnis, advokat, kepala daerah, pejabat pemerintah, anggota DPR dan DPD,” demikian keterangan Diah, juru bicara aksi.

Para aktivis menyoroti eksistensi lembaga negara yang kerap terseret dalam kasus korupsi. Dalam hal ini, Komite HAM Dalam 30 Hari memandang penting aksi peringatan Hari Anti Korupsi ini karena perilaku koruptif bukan hanya merusak sendi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, tetapi juga merusak masa depan bangsa.

Selain menyuarakan kritik, para aktivis juga membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘KPK Tak Berfungsi, Tambang Ilegal Jadi Sarang Korupsi’. Singgungan terhadap praktik tambang, khususnya ilegal bukan tanpa alasan. Sebab para aktivis menduga kuat kalau uang yang dihasilkan dari tambang ilegal kerap menjadi akar dari permasalahan korupsi.

 “Biaya politik kemudian kerap bersumber dari ‘Ekonomi Undeground’, aktivitas ekonomi yang kental dengan perlindungan aparat penegak hukum,” tambahnya.

Komite HAM Dalam 30 Hari menyebutkan, salah satu fenomena ‘Ekonomi Underground’ adalah maraknya pertambangan ilegal setiap menjelang kontestasi pemilu.

“Yang disebut tambang ilegal bukan hanya tambang tak berijin namun juga tambang yang ijinnya dikeluarkan dengan cara yang tidak benar, seperti melalui penyuapan atau gratifikasi,” ungkapnya.

Komite HAM Dalam 30 Hari memandang penting aksi peringatan Hari Anti Korupsi ini karena perilaku koruptif bukan hanya merusak sendi demokrasi dan pemerintahan yang bersih, tetapi juga merusak masa depan bangsa. Masa depan bangsa dipertaruhkan karena ongkos politik yang makin meninggi. Dimana dalam kandidasi dan kontestasi pemilu pihak yang terlibat harus mengumpulkan biaya politik yang sulit dipenuhi lewat cara-cara legal.

Biaya politik kemudian kerap bersumber dari ‘Ekonomi Undeground’, aktivitas ekonomi yang kental dengan perlindungan aparat penegak hukum. Salah satu fenomena ‘Ekonomi Underground’ adalah maraknya pertambangan ilegal setiap menjelang kontestasi pemilu. Yang disebut tambang ilegal bukan hanya tambang tak berijin namun juga tambang yang ijinnya dikeluarkan dengan cara yang tidak benar, seperti melalui penyuapan atau gratifikasi.

“Lewat aksi ini Komite HAM Dalam 30 Hari mengajak masyarakat untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap ketujuh institusi yang paling rajin korupsi ini jika mulai saat ini tidak menunjukkan niat untuk membersihkan dirinya sendiri dari perilaku koruptif,” tegasnya.

“Karena korupsi demokrasi terluka dan masa depan bersama kita menjadi suram. Korupsi yang telah menjadi kanker stadium akhir ini membuat semua inisiatif pemulihan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan mitigasi perubahan iklim menjadi solusi omong kosong belaka,” tandasnya.

(tim redaksi)