IDENESIA.CO, SAMARINDA – Terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia, Pemkot Samarinda salah satunya menggapi hal tersebut dengan mengalokasikan APBD sebesar 2 persen untuk jaring pengaman sosial pasca kenaikan BBM.
Langkah tersebut untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan.
Bukan dari masyarakat biasa saja yang menanggapi hal tersebut dengan ketidaksetujuan, suara kritis datang dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting.
Menurut Joni, kebijakan pemerintah pusat dengan menaikan harga BBM Pertamax dan mencabut subsidi pertalite dan solar bukan menjadi upaya pemerintah atas bengkaknya pembiayaan subsidi pada postur APBN.
Pada akhirnya daerah juga turun tangan dengan menggelontorkan anggaran, terlebih Pemkot Samarinda menyiapkan Rp 16,5 miliar untuk masyarakat ekonomi rendah.
Disisihkannya anggaran tersebut yaitu untuk bantuan sosial, subsidi transportasi dan pembukaan lapangan kerja.
“Saya sebenarnya tidak setuju, jadi BLT pemkot itu bukan solusi,” ucap Joni seusai kegiatan rapat tertutup di kantor DPRD Samarinda hari Senin (19/9/2022).
Politisi Partai Demokrat itu menyebut akan turut mengawasi kebijakan tersebut lantaran sudah berjalan. Demikian juga evaluasi terhadap hal-hal yang tidak terduga.
“Tetap kami kritisi kebijakan ini, bisa saja yang ada malah tidak tepat sasaran kan,” tegasnya. (Advetorial)
