IDENESIA.CO - Mulai 1 Januari 2025, status tenaga honorer resmi dihapus oleh pemerintah, membawa dampak signifikan, khususnya di sektor pendidikan.

Ribuan tenaga pendidik honorer di Kalimantan Timur (Kaltim) kini harus menghadapi ketidakpastian, seiring dengan kebijakan baru yang menghapuskan keberadaan mereka.

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim tahun 2024 mencatat ada sekitar 5.000 guru honorer yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas.

Meskipun ada sedikit harapan pada 2023, di mana sekitar 1.200 guru honorer berhasil menjadi ASN melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kebanyakan guru honorer masih menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun, yang kini terancam tidak bisa melanjutkan tugas mereka. Beberapa di antaranya bahkan sudah berpotensi menimbulkan kekosongan pengajaran di mata pelajaran tertentu.

Deni Sutrisno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, menegaskan bahwa BKD tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer.

“BKD tidak mengangkat tenaga honorer. Kita hanya menjalankan aturan yang berlaku,” dilansir dari ArusBawah.co

Menurutnya, proses seleksi PPPK dilakukan secara transparan dan adil, serta hanya honorer yang memiliki masa kerja aktif minimal dua tahun yang bisa mendaftar.

Namun, ketidakpastian ini memunculkan keluhan dari pihak Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim.

Ketua FSPTTH, Wahyudin, mengungkapkan kekecewaannya karena pihaknya tidak lagi dilibatkan dalam proses pendataan tenaga honorer.

"Kami akan segera mengadakan rapat dengan honorer yang tidak lolos seleksi PPPK dan membahas langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Ia juga menegaskan perlunya pemerintah membuka dialog untuk menemukan solusi terbaik.

Di tengah kebijakan yang penuh kontroversi ini, jelas bahwa masa depan tenaga honorer di Kaltim semakin bergantung pada bagaimana pemerintah dan pihak terkait dapat mencarikan solusi yang memperhatikan kesejahteraan mereka.

(Redaksi)