IDENESIA.CO, SAMARINDA – Pada hari Sabtu (3/9/2022) resmi diumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) . Hal ini membuat mayarakat terbebani. 

Hal itu membuat masyarakat terbebani.

Bahkan beberapa daerah di Indonesia, para sopir angkot melakukan aksi mogok massal imbas kenaikan harga BBM tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain mengkritisi kebijakan tersebut

Pasalnya, menurut Sani Bin Husain, bahwa kenaikan harga BBM ini bisa memicu laju inflasi hingga diprediksi mencapai 0,97 Persen.

Ia berpandangan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangat membebani rakyat.

Menurutnya, harga BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan, mengingat ada 79 persen untuk proporsi konsumen atas Pertalite dan Solar.

Lebih lanjut kata dia, kenaikan bbm akan memicu inflasi.

“Menurut saya harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak seharusnya naik. Alasannya, kenaikan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah konsumen sebesar 79 persen. Kenaikannya juga akan memicu efek domino kenaikan harga komoditas pangan karena kenaikan ongkos transportasi, semua berujung pada menambah beban rakyat banyak,” kata Sani Bin Husain kepada awak media Selasa (5/9/2022).

Lebih jauh, Ia memprediksi kenaikan harga ini akan berdampak luas, sebab inflasi diperkirakan akan mencapai 0.97 persen jika harga Pertalite mencapai Rp 10.000 per liternya.

“Jika kenaikan pertalite hingga mencapai Rp 10 ribu per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen. Hal tersebut akan memukul daya beli masyarakat,” terangnya.

Sani Bin Husain mempertanyakan rencana pemerintah melakukan pemberian BLT atau Bansos sudahkah melakukan sistem yangbenar dan Ia juga menghawatirkan apabila salah sasaran menyebabkan penyelewengan (korupsi). 

“Pertanyaan saya sederhana. Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron ?. Pertanyaan kedua bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos tapi tidak dapat ?. Ke mana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar. Jika dua pertanyaan ini belum bisa dijawab tuntas, maka saya khawatir BLT dan Bansos akan rawan salah sasaran dan rawan penyelewengan (korupsi),” bebernya.

Menanggapi alasan pemerintah pusat atas kenaikan harga ini, politisi PKS itu merasa keberatan karena sepenuhnya APBN merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang semestinya tidak ditahan karena hanya akan menambah beban rakyat.

“Kalau alasan kenaikannya membebani APBN saya kurang setuju. APBN itu seluruhnya untuk rakyat. Ya sudah semestinya negara hadir, khususnya pada komoditas energi vital masyarakat. Bukan malah membebani rakyat dengan alasan stabilitas APBN,” tegasnya.( Advertorial)