IDENESIA.CO -  Antrean panjang yang terjadi dibeberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Samarinda mendapatkan atensi dari legislatif Samarinda bahkan disampaikan akan dicabut izin usaha SPBU yang tidak bisa melakukan evaluasi dari kemacetan yang ditimbulkan. 

"Bagus aja kalau dicabut begitu, jadi kalau mau buat begitu (SPBU), minimal dipersiapkan dulu lahannya betul-betul, representatif, luas, dan tidak mengganggu pengguna jalan," Ucap Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Shamri Saputra. 

Sorota para wakil rakyat bukan tanpa alasan. Seperti yang diungkapkan Shamri kalau tidak segera diatasi dan dievaluasi maka hal tersebut akan berdampak kepada masyarakat.

"Jadi ada SPBU kemudian menimbulkan kemacetan itukan masalah baru, kita ini sudah macet, masyarakat sudah susah, tambah lagi macet, dan antri BBM, jadi dua kali susahnya masyarakat itu," ungkapnya. 

Mengingat kondisi Samarinda yang semakin padat dengan aktivitas kendaraan, ditambah kemacetan yang disebabkan SPBU, maka problem itu harus segera mendapat solusi baru.

"Jadi intinya di situ, sesuatu yang merugikan masyarakat perlu evaluasi," tegas Shamri.

Selain persoalan antrean, Shamri juga turut menyorot penggunaan BBM bersubsidi. Yang mana seharusnya untuk masyarakat kecil, justru diambil oleh masyarakat kelas atas atau perusahaan.

Karena penyaluran yang kerap tidak sesuai, maka membuat kelangkaan sehingga berbuntut dengan kemacetan antrean pembelian.

Padahal, lanjut Shamri, Pertamina telah mendistribusikan kuota BBM subsidi dengan sangat jelas. Namun demikian kelangkaan dan kemacetan masih menjadi hal umum yang terlihat di beberapa SPBU di Samarinda. 

“Iya Pertamina mengungkapkan pasokan BBM di Samarinda teramat cukup, namun banyak disalahgunakan oleh oknum dan ini menjadi akar masalah kemacetan antrean pembelian. Makanya harus dievaluasi," tutupnya. 

(Advetorial)