Ia juga mendorong adanya penerapan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan kapal yang lalai, termasuk ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

“Kalau ada kerusakan akibat kelalaian, perusahaan wajib menanggung biayanya. Jangan sampai perbaikan jembatan terus-menerus dibebankan ke pemerintah daerah tanpa ada pertanggungjawaban,” tambahnya.

Dengan ditutupnya Jembatan Mahakam I, arus kendaraan kini dialihkan ke Jembatan Mahakam Kembar. Namun, Abdul Rohim menilai langkah ini hanya solusi sementara. Ia mendorong pemerintah untuk segera mengkaji pembangunan infrastruktur alternatif guna mengurangi ketergantungan pada jembatan yang ada.

“Kita harus mulai memikirkan pembangunan jembatan baru atau alternatif lain yang bisa mengurangi beban di Jembatan Mahakam I. Jangan sampai kita terus berada dalam siklus perbaikan tanpa ada solusi jangka panjang,” pungkasnya.

DPRD Samarinda berharap pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi, dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengelola transportasi sungai, demi mencegah insiden serupa terulang kembali.

(Adv)