IDENESIA.CO - Penutupan total Jembatan Mahakam I pada 27 Februari 2025 menjadi momentum evaluasi besar terhadap keamanan transportasi sungai di Samarinda. Kejadian tabrakan tongkang Indosukses 28 yang menyebabkan keretakan struktur jembatan menimbulkan keprihatinan mendalam di berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai insiden ini bukan sekadar masalah infrastruktur, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan lalu lintas sungai.

Ia menegaskan bahwa perlu ada regulasi yang lebih ketat terhadap kapal dan tongkang yang melintas di sekitar Jembatan Mahakam I.

“Ini bukan kejadian pertama. Artinya ada yang perlu diperbaiki dalam sistem pengawasan kita. Jangan sampai jembatan ini terus-menerus menjadi korban akibat kelalaian pengelolaan transportasi sungai,” ujarnya.

Selain mendukung investigasi terhadap kondisi jembatan, Abdul Rohim juga menyoroti pentingnya pengawasan lalu lintas sungai yang lebih ketat. Menurutnya, setiap kapal yang beroperasi harus memiliki standar keamanan yang lebih tinggi untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan.

“Perusahaan pemilik kapal harus lebih bertanggung jawab. Harus ada mekanisme kontrol yang lebih ketat, mulai dari jalur pelayaran hingga kesiapan kapal saat melintas di area jembatan,” tegasnya.

Ia juga mendorong adanya penerapan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan kapal yang lalai, termasuk ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

“Kalau ada kerusakan akibat kelalaian, perusahaan wajib menanggung biayanya. Jangan sampai perbaikan jembatan terus-menerus dibebankan ke pemerintah daerah tanpa ada pertanggungjawaban,” tambahnya.

Dengan ditutupnya Jembatan Mahakam I, arus kendaraan kini dialihkan ke Jembatan Mahakam Kembar. Namun, Abdul Rohim menilai langkah ini hanya solusi sementara. Ia mendorong pemerintah untuk segera mengkaji pembangunan infrastruktur alternatif guna mengurangi ketergantungan pada jembatan yang ada.

“Kita harus mulai memikirkan pembangunan jembatan baru atau alternatif lain yang bisa mengurangi beban di Jembatan Mahakam I. Jangan sampai kita terus berada dalam siklus perbaikan tanpa ada solusi jangka panjang,” pungkasnya.

DPRD Samarinda berharap pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi, dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengelola transportasi sungai, demi mencegah insiden serupa terulang kembali.

(Adv)