Minggu, 6 Oktober 2024

Joni Sinatra Ginting : Kenaikan BBM Pasca Covid-19 Merupakan Kebijakan Aneh

Kamis, 8 September 2022 22:0

DIWANANCARAI - Joni Sinatra Ginting, Anggota Komisi I DPRD Samarinda

IDENESIA.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Joni Sinatra Ginting menanggapi unjukrasa sebagai bunga – bunga Demokrasi.

Beberapa waktu lalu kebijakan kenaikan BBM di Pasca Covid-19 ditetapakan pemerintah pusat di Seluruh Indonesia, kebijakan ini adalah suatu hal yang aneh meurut Joni.

Pasalanya menutut legislator tersebut Perekonomian masih lesu dan membuat masyarakat melakukan unjuk rasa di seluruh Indoneisa 

Ia menyatakan, dirinya mendukung aksi protes masyarakat, hal tersebut karena membuat masyarakat terbebani dengan adanya kebijakan yang tidak tepat.

Diketahui, harga BBM naik yakni Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Ada pula harga produk Pertamax nonsubsidi melonjak dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Kepada awak media Joni menjelaskan, minyak dunia yang tidak mengalami kenaikan harga signifikan membuat langkah pemerintah terkesan aneh. Ia pun membandingkan langkah Presiden Jokowi dengan mantan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Pada saat zaman presiden SBY, kenaikkan 500 rupiah saja teriaknya luar biasa. Ini 2 ribu lebih. Ini kami mengecam pemerintah pusat khususnya presiden, kami sangat menentang kenaikkan ini karena tidak tepat waktunya,” kata Joni saat dikonfirmasi hari Rabu (7/9/2022) kemarin.

Joni menyebut, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai pengalihan subsidi BBM. Ia menilai langkah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

BLT yang disalurkan tidak akan mencukupi kebutuhan konsumsi BBM masyarakat dalam satu bulan. Sehingga yang paling terdampak dalam hal ini masyarakat kecil, lataran akan menambah pengeluaran.

“Jadi itu hanya sebatas meredam masyarakat,” ungkapnya.

Politisi Partai Demkorat itu dengan tegas juga meyatakan langkah BLT dalam bentuk apapun bukan solusi meringankan masyarakat miskin. Bahkan praktik dugaan korupsi dan salah sasaran kerap muncul darip program kompensasi tersebut.(Advetorial)

Tag berita:
Berita terkait
IDEhabitat