IDENESIA.CO -  Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sebuah sistem teknologi pemerintah canggih yang akan mengubah cara Indonesia mengelola data dan pelayanan publik. Sistem yang diberi nama GovTech ini direncanakan akan diperkenalkan pada 17 Agustus 2025 mendatang. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperkuat penerimaan pajak negara, dengan mengintegrasikan berbagai sistem digital pemerintahan.

Dengan sistem baru ini, semua layanan pemerintah yang terkait dengan pajak, perizinan usaha, belanja negara, hingga pelayanan publik akan terhubung secara digital. Mulai dari sistem pajak Coretax, sistem perizinan usaha OSS, e-Katalog untuk belanja negara, hingga berbagai layanan publik seperti pengurusan paspor, kartu tanda penduduk digital, SIM, hingga bongkar muat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa sistem ini akan menciptakan transparansi yang lebih besar di Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar pada 9 Januari 2025, Luhut menjelaskan bahwa teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data akan dimanfaatkan untuk memonitor dan memperbaiki berbagai aspek pemerintahan.

“Dengan teknologi AI dan big data yang kita punya, Indonesia akan semakin transparan dan berubah ke arah yang lebih baik,” ungkap Luhut.

Tak hanya itu, Luhut juga menekankan bahwa sistem baru ini akan memberikan dampak besar bagi pengemplang pajak. Mereka yang belum memenuhi kewajiban pajak akan dihadapkan pada kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Mulai dari pengurusan paspor hingga izin usaha, semuanya akan terhubung dengan status pajak.

“Kami akan memanfaatkan teknologi blockchain untuk memeriksa data. Jika data perusahaan atau individu tidak baik, layanan akan diblokir secara otomatis. Kami akan memastikan mereka yang belum bayar pajak atau royalti tidak bisa mendapatkan pelayanan publik,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa sistem ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat sipil, tetapi juga bagi pejabat negara, bahkan mantan pejabat. Dengan sistem yang lebih transparan, segala ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak atau kewajiban lainnya akan terdeteksi, tanpa terkecuali.

"Karena nanti ada mantan-mantan pejabat yang tidak patuh akan ketahuan, kalau misal saya mantan pejabat sembunyikan sesuatu akan ketahuan, entah dulu dia paling berkuasa enggak ada urusan orang bisa Google, kamu itu buat sesuatu yang gak benar. Jadi akan membuat Indonesia menurut saya akan hebat ke depan," tutur Luhut.

Dengan sistem ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi, mempercepat pelayanan publik, dan mengoptimalkan penerimaan pajak, sekaligus meminimalkan penyalahgunaan sistem. Peluncuran GovTech pada 17 Agustus 2025 akan menjadi tonggak sejarah bagi transformasi digital di Indonesia.

(Redaksi)