IDENESIA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot meluncurkan Kartu Sosial Security Number (SSN) bagi para penerima bantuan.
Peluncuran kartu dilakukan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri di Kantor Bank Kaltimtara, Minggu (16/11/2025).
Program ini menjadi salah satu upaya Pemkot Samarinda untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus menekan angka kemiskinan di Kota Tepian.
Dengan adanya SSN, Pemkot berharap distribusi bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga warga yang membutuhkan benar-benar menerima bantuan yang layak.
Pada tahap ini, bansos diberikan kepada 1.688 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember.
Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa penyaluran bansos non-tunai dipilih untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalkan potensi kebocoran.
Ia menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar distribusi bantuan, tetapi bagian dari tata kelola yang dibuat semakin akuntabel.
“Hari ini Pemerintah Kota Samarinda membagikan bantuan sosial non-tunai kepada 1.688 keluarga penerima manfaat. Ini untuk tiga bulan sekaligus: Oktober, November, dan Desember. Mudah-mudahan tahun depan jumlahnya bisa terus kita tingkatkan,” kata Andi Harun.
Menurutnya, bagi KPM, bantuan tersebut adalah hak yang wajib dipenuhi pemerintah.
Namun, pada saat yang sama pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Bagi penerima manfaat, ini hak mereka. Kami atur tata kelolanya agar tidak ada kebocoran, tetapi di sisi lain juga benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu inovasi yang diterapkan Pemkot Samarinda adalah mendirikan 51 warung mitra yang menjadi tempat pengambilan kebutuhan pokok oleh para penerima manfaat.
Melalui sistem ini, bansos hanya dapat digunakan untuk membeli komoditas yang telah ditentukan, seperti beras dan kebutuhan pangan utama lainnya.
Andi Harun menjelaskan, konsep tersebut bertujuan agar bantuan tidak disalahgunakan untuk hal di luar kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami membangun 51 warung agar penerima manfaat bisa belanja kebutuhan pokok, seperti beras dan lain-lain. Supaya bantuannya tidak dipakai di luar belanja kebutuhan pokok,” tutur Andi Harun.
Pemkot juga memanfaatkan Nomor Jaminan Sosial yang telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai basis data penerima.
“Kita memakai nomor jaminan sosial yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Ini memudahkan kita memastikan distribusi bansos lebih akurat,” katanya.
Andi Harun menegaskan bahwa bansos non-tunai bukan hanya upaya sesaat, tetapi merupakan instrumen yang dirancang untuk mengurangi beban hidup masyarakat, meningkatkan daya beli, dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
“Harapan kita tahun depan angka kemiskinan Samarinda turun. Setiap tahun kita melihat pergerakannya mengalami penurunan. Semoga dengan nilai kemanfaatan bansos ini bisa bertambah lagi tahun depan,” ujarnya.
Pemkot pada awalnya merencanakan kuota lebih kecil dari 1.688 KPM, namun melihat kebutuhan di lapangan, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan hingga dua kali lipat.
“Dari rencana awal sebenarnya hanya sebagian saja dari jumlah sekarang. Tapi kita naikkan dua kali lipat. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat lagi. Mohon doanya,” kata Andi Harun.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menyampaikan bahwa peluncuran bansos non-tunai ini merupakan bukti komitmen Pemkot dalam memastikan bantuan sosial lebih terukur, terawasi, dan secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menambahkan, Pemkot terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha lokal agar distribusi bantuan berjalan transparan dan efisien.
Dengan peluncuran program ini, Pemkot Samarinda berharap tahun 2025 menjadi momentum percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan warga melalui tata kelola bantuan sosial yang lebih modern dan akuntabel.
“Bansos non-tunai ini bukan sekadar program rutin. Ini adalah cara pemerintah hadir dan memastikan masyarakat menerima manfaat yang nyata,” pungkasnya. (*)