IDENESIA.CO - Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menegaskan bahwa Kaltim sejatinya memiliki potensi besar untuk memanfaatkan EBT, seperti energi surya, angin, air dan biogas.

Diketahui, pengembangan energi baru terbarukan tersebut untuk mencapai target zero emisi karbon pada 2050.

Namun ia menilai Pemprov Kaltim belum konsisten dalam membuat produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” jelas Sapto.

Ia mencontohkan, biogas yang dapat dihasilkan dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim.

Biogas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri.

Selain itu, biogas juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan.

“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit. Mereka tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka,” ungkapnya.

Sapto berharap pemprov dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi serta meminta pemprov bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.

Sapto juga menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim.

Ia menginginkan agar setiap pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang telah ditetapkan.

“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” pungkasnya. (Advetorial)