IDENESIA.CO  - Para petinggi TikTok sedang mendiskusikan kemungkinan memisahkan perusahaan dari ByteDance Ltd, perusahaan induk yang berbasis di China, untuk membantu mengatasi kekhawatiran tentang risiko keamanan nasional.

Divestasi yang dapat menghasilkan penjualan atau penawaran umum perdana, dianggap sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan hanya jika proposal perusahaan yang ada dengan pejabat keamanan nasional tidak disetujui, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut, yang menolak untuk disebutkan namanya membahas informasi non-publik. 

Dilansir dari Reuters, pada Kamis (16/3/2023) Pemerintah Amerika Serikat meminta pemilik TikTokChina untuk mendivestasi saham aplikasi video populer itu atau menghadapi larangan di AS, kata laporan Wall Street Journal. 

"Jika tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan keamanan nasional, divestasi tidak akan menyelesaikan masalah. Perubahan kepemilikan tidak bisa memaksakan aturan baru terhadap aliran data atau akses,” kata Brooke Oberwetter, juru bicara TikTok.

Gedung Putih menolak untuk memberikan komentar terkait berita tersebut.

Langkah tersebut akan menjadi kebijakan paling dramatis yang dibuat oleh pejabat dan legislator AS. Mereka merasa khawatir kalau data pengguna TikTok akan dibocorkan kepada Pemerintah China. TikTok mempunyai lebih dari 100 juta pengguna di AS.

Shou Zi Chew, pimpinan TikTok, dijadwalkan untuk memberikan keterangan kepada Kongres AS pekan depan.

AS diperkirakan tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan tersebut, karena harus berhadapan dengan aturan yang berlaku. Seperti yang terjadi pada era Donald Trump pada 2020 yang juga berusaha untuk melarang TikTok. Namun, Trump terhalang oleh keputusan pengadilan AS.

Pihak TikTok dan Komite Investasi Asing AS yang berada di bawah Kementerian Keuangan (CFIUS) sudah melakukan negosiasi selama dua tahun untuk membahas masalah keamanan data.

TikTok menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan lebih dari US$1,5 miliar untuk menjaga keamanan data dan menolak tuduhan melakukan tindak mata-mata.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa adalah pihak CFIU yang meminta TikTok melepaskan saham mereka. Tapi juru bicara Kementerian Keuangan AS menolak untuk berkomentar.

TikTok pada Rabu menyatakan bahwa "cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran mengenai keamanan nasional adalah perlindungan data dan sistem pengguna di AS yang transparan, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang terpercaya".

(Redaksi)