IDENESIA.CO - Keterlambatan pembayaran upah bagi lebih dari 80 pekerja proyek Teras Samarinda tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tetapi juga berimbas pada perekonomian lokal.
Aggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan pentingnya tindakan cepat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka dan keluarganya. Ini harus segera diselesaikan. Masalah ini sudah berlarut-larut,” ujar Abdul Rohim, Kamis (27/2/2025).
Rohim menyoroti bahwa keterlambatan pembayaran upah dapat mengurangi daya beli pekerja, yang pada akhirnya berdampak pada sektor ekonomi kecil dan menengah di Samarinda. Warung makan, toko sembako, serta jasa transportasi menjadi sektor yang turut merasakan efek dari kondisi ini.
“Jika mereka tidak menerima upah, maka daya beli mereka turun. Ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga para pedagang kecil yang bergantung pada konsumsi harian,” tambahnya.
Pemerintah diminta untuk segera turun tangan, tidak hanya sebagai mediator antara kontraktor dan pekerja, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan kepatuhan kontraktor terhadap aturan ketenagakerjaan.
Rohim menegaskan bahwa jika keterlambatan ini disebabkan oleh pihak kontraktor, maka langkah hukum harus ditempuh guna memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kalau penyebabnya adalah perusahaan kontraktor terkait, maka silakan pemerintah melakukan segala proses yang perlu dilakukan terhadap kontraktor,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Teras Samarinda sendiri merupakan proyek dengan anggaran besar senilai Rp 36,9 miliar, yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi bagi banyak pihak. Namun, hingga kini sebanyak 80 pekerja masih menunggu hak mereka dipenuhi. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, dampak negatifnya bisa semakin luas, termasuk menurunnya kepercayaan terhadap proyek-proyek pembangunan di Samarinda.
DPRD Samarinda berharap pemerintah bertindak cepat dan tegas agar hak pekerja dapat segera terpenuhi serta stabilitas ekonomi lokal tetap terjaga. Keberlanjutan proyek infrastruktur di Samarinda harus diiringi dengan kesejahteraan pekerja yang menjadi tulang punggung pembangunan kota.
(Adv)
