IDENESIA.CO, SAMARINDA – Kebijakan nasional tentang kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) resmi diumumkan pada, Sabtu (3/9/2022) .

Menanggapi kebijakan ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda saat ini masih melihat perkembangan dan akan melakukan kordinasi dnegan tim inflasi.

“Kami punya tim inflasi daerah kan, nanti kita lihat perkembangannya” kata Andi Harun hari Senin (5/9/2022).

Andi Harun menjelaskan Pemkot tidak memiliki kewenangan umtuk merubah kebijakan yang di putuskan Presiden Jokowi tersebut.

Akibat dari kenaikan BBM tersebut, tidak dapat dipungkiri dampak dari kenaikan BBM sangat berimbas bagi pemerintah daerah sebagai pihak yang paling dekat dan masyarakat di daerah.

“Ya, kita semua di daerah di seluruh Indonesia tidak punya pilihan, harus tetap menjaga agar gejolak ini tidak sampai terlalu membuat rakyat disulitkan terutama soal inflasi,” ungkapnya.

Menurut Ketua DPD Gerindra Kaltim itu, hampir semua bahan pangan di Samarinda berasal dari luar Provinsi Kaltim.

“Karena pasti akan mengalami pengaruh, terutama daerah seperti Samarinda yang bahan pangannya itu hampir semuanya berasal dari luar daerah Kaltim” terangnya.

Ia pun menuturkan dari kebijakan ini akan menimbulkan stabilitas regional di seluruh wilayah Kaltim 

“Ini pasti akan menimbulkan stabilitas regional tidak hanya di Samarinda Balikpapan tapi juga di seluruh wilayah Kaltim.” tutupnya. 

Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku sebenarnya sudah memiliki gagasan untuk menangkal potensi kenaikan harga komoditas, yakni dengan intervensi Pemprov dengan memberikan bantuan anggaran kepada 10 kabupaten kota di Kaltim dengan menjalin sinergitas antar setiap kabupaten kota ikut berpartisipasi mengantisipasi kenaikan. (Advetorial)