IDENESIA.CO – Pemerintah pusat kembali menjadi sorotan publik setelah gelombang banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Di tengah terus bertambahnya korban dan meluasnya cakupan kerusakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa keputusan menetapkan status bencana nasional sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, yang merespons desakan sejumlah pihak untuk menaikkan status penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/12/2025), Abdul menyampaikan bahwa prosedur penetapan bencana nasional memiliki aturan yang jelas. Ia merujuk unggahannya di Instagram mengenai kriteria bencana nasional yang memuat penjelasan bahwa tidak semua bencana berskala besar otomatis masuk kategori tersebut.
“Keputusan bencana nasional atau tidak sepenuhnya di tangan Presiden sesuai UU 24/2007 Pasal 51,” kata Abdul.
BNPB Tetap Bergerak Maksimal Sambil Menunggu Keputusan
Abdul menegaskan BNPB tetap bekerja optimal tanpa menunggu keputusan status bencana nasional. Ia menekankan bahwa instruksi Presiden Prabowo menjadi landasan utama bagi tim di lapangan dalam mempercepat distribusi bantuan dan pencarian korban.
“Kami di BNPB sesuai arahan Presiden terus mengupayakan seoptimal mungkin untuk mengejar distribusi logistik dan pencarian korban,” ujarnya.
Transisi menuju percepatan penanganan terus berlangsung. Tim gabungan dikerahkan ke wilayah terdampak, sementara logistik darurat dikirim melalui jalur udara dan laut karena akses darat banyak yang terputus. Di beberapa daerah, petugas harus membuka jalur baru akibat longsor yang menimbun badan jalan.
Desakan dari DPR dan MPR Terus Menguat
Sebelumnya, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional menguat dari berbagai elemen politik. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menjadi salah satu yang paling vokal menyampaikan urgensi penetapan status tersebut. Ia menilai bencana yang terjadi bukan hanya memakan korban jiwa yang besar, tetapi juga merusak wilayah luas di tiga provinsi.
“Faktanya memang, selain daripada jumlah korban yang sangat besar, cakupan luas dan jenis kerusakan akibat bencana ini sangat luar biasa,” kata HNW. Ia menyebut laporan dari Gubernur Aceh mengenai sejumlah desa yang hilang akibat longsor memberikan gambaran betapa masif dampak yang ditimbulkan.
Tak hanya kerusakan fisik, HNW mengungkapkan kondisi sosial masyarakat Aceh dan sekitarnya semakin mencekam.
Ia menerima banyak pesan dari warga yang mengeluhkan terputusnya komunikasi, hilangnya akses transportasi, hingga kelangkaan bahan bakar minyak. “Kondisinya sangat chaos,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut adanya aksi warga yang mengambil barang-barang dari minimarket karena tidak mendapat bantuan akibat jalur logistik lumpuh. “Mereka minta maaf, itu mereka lakukan karena tidak ada bantuan yang masuk,” tambahnya.
DPR Minta Pemerintah Tidak Menunda
Selain HNW, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri dan Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta juga mendesak hal serupa. Mereka menilai penetapan status bencana nasional akan mempercepat koordinasi lintas kementerian dan membuka ruang mobilisasi sumber daya yang lebih besar.
HNW sendiri sudah menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Menurutnya, BNPB menyatakan kesiapannya menjalankan keputusan jika pemerintah menetapkan status bencana nasional. Karena itu, ia berharap keputusan tidak berlarut-larut.
“Sebaiknya segera ditetapkan supaya tidak berlarut-larut, supaya segera bisa ada solusi terhadap permasalahan,” ungkapnya.
Alasan Sumatera Dinilai Memenuhi Syarat Bencana Nasional
Menurut HNW, indikator bencana nasional telah terpenuhi. Ia merinci bahwa cakupan wilayah terdampak sangat luas, jumlah korban tinggi, banyak warga hilang, dan akses logistik terputus. Selain itu, tuntutan masyarakat yang meminta pemerintah turun tangan lebih besar semakin kuat.
“Semuanya sudah terpenuhi dan saya yakin Pak Prabowo sangat mendengarkan jeritan rakyat ini,” ucapnya. Ia menilai Presiden Prabowo yang dikenal responsif terhadap situasi darurat tidak akan kesulitan mengambil keputusan.
Menanti Keputusan Presiden
Transisi penanganan bencana kini memasuki fase krusial. Pemerintah pusat terus memantau laporan dari daerah, sementara tim BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri bekerja di lapangan. Penetapan status bencana nasional diyakini dapat mempercepat mobilisasi alat berat tambahan, dukungan logistik nasional, hingga memperluas jangkauan evakuasi.
Sementara itu, masyarakat di wilayah terdampak masih berjuang menghadapi kondisi serba terbatas. Mereka menunggu keputusan pemerintah sembari berharap bantuan cepat tiba.
Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, sinergi pemerintah, DPR, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan awal.
BNPB memastikan seluruh tim tidak berhenti bekerja. Setiap perkembangan di lapangan terus dilaporkan langsung kepada Presiden. Dengan demikian, keputusan strategis terkait penetapan status bencana nasional dapat diambil berdasarkan data valid, kondisi faktual, serta kesiapan operasi penyelamatan di lapangan.
(Redaksi)
