IDENESIA.CO – Ketegangan politik Malaysia kembali meningkat setelah Mahathir Mohamad melaporkan Anwar Ibrahim.
Selain itu, langkah tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Sebagai tambahan, laporan resmi Mahathir disampaikan pada 2 Desember.
Dokumen itu langsung memicu diskusi luas di Putrajaya dan Kuala Lumpur.
Selanjutnya, pengaduan tersebut menyoroti perjanjian dagang Malaysia–Amerika Serikat.
Mahathir menilai ART merugikan kepentingan nasional Malaysia.
Di samping itu, eks PM berusia 100 tahun tersebut menyebut ART melemahkan kedaulatan Malaysia.
Menurutnya, Malaysia akan sangat bergantung pada keputusan Amerika Serikat.
Lebih lanjut, Mahathir menganggap keputusan Anwar tidak melalui pertimbangan matang.
Selain itu, aspek konstitisional menurutnya terabaikan dalam proses perundingan.
Mahathir Nilai ART Mengganggu Kedaulatan Negara
Untuk memulai kritiknya, Mahathir menyoroti klausul yang memaksa Malaysia mematuhi sanksi sepihak AS.
Karena itu, Malaysia berpotensi kehilangan fleksibilitas diplomatik.
Tak hanya itu, ART mengatur pembukaan data lintas batas secara besar-besaran.
Sebagai dampaknya, regulasi digital nasional bisa terganggu.
Selain itu, ia menyebut ART merusak strategi teknologi tinggi Malaysia.
Malaysia selama ini menargetkan kemandirian sektor tersebut.
Di sisi lain, Mahathir khawatir ART berdampak pada industri halal.
Regulasi halal dianggap sangat penting bagi identitas ekonomi Malaysia.
Tidak hanya itu, ia menyoroti pengaruh ART terhadap pemberdayaan Bumiputera.
Program itu menjadi fondasi kebijakan ekonomi Malaysia sejak lama.
Selain itu, Mahathir memaparkan 14 dampak negatif bagi Malaysia.
Setiap dampak menurutnya menunjukkan dominasi kuat Amerika Serikat.
Bahkan lebih jauh, eks PM itu menilai Malaysia kehilangan kontrol atas tanah jarang.
Sumber daya tersebut menjadi komoditas strategis dalam rantai teknologi global.
Dugaan Pelanggaran Konstitusi Mencuat
Selanjutnya, Mahathir menuding Anwar melanggar beberapa pasal KUHP Malaysia.
Tuduhan itu mencakup pasal terkait sabotase demokrasi parlementer.
Selain itu, Mahathir menyoroti aspek kewenangan dalam sistem federal.
Menurutnya, Anwar tidak mewakili seluruh entitas utama negara.
Lebih jauh, Mahathir menekankan pentingnya persetujuan empat lembaga utama.
Lembaga itu meliputi Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, dan eksekutif.
Karena tidak melalui proses lengkap, Mahathir menyebut ART inkonstitusional.
Ia menilai hal tersebut merusak prinsip dasar tata negara Malaysia.
Di sisi lain, Mahathir menyoroti kurangnya transparansi isi ART.
Dokumen setebal 400 halaman itu tidak pernah dipublikasikan.
Lebih lanjut, Mahathir menilai publik perlu memahami isi ART secara utuh.
Beberapa klausul dianggap menyerahkan terlalu banyak kewenangan ke Amerika Serikat.
Selain itu, ketentuan yang mengharuskan kebijakan Malaysia merujuk standar Washington dinilai sangat berisiko.
Menurut Mahathir, kebijakan nasional tidak boleh mengikuti arahan pihak asing.
Seruan Mahathir untuk Pemeriksaan Menyeluruh
Setelah itu, Mahathir meminta polisi memeriksa pejabat Kementerian Investasi.
Ia menilai pejabat tersebut ikut terlibat dalam penyusunan ART.
Tak hanya itu, Mahathir juga meminta pemeriksaan terhadap jaksa agung.
Posisi jaksa agung dianggap sangat penting dalam validasi perjanjian.
Selain itu, Mahathir mendesak penyelidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Ia menilai proses ART memerlukan audit internal yang menyeluruh.
Lebih lanjut, eks PM itu menyoroti dugaan kelalaian pejabat.
Kelalaian tersebut berpotensi merugikan Malaysia secara geopolitik.
Tak berhenti di situ, Mahathir menilai penyidikan harus transparan.
Transparansi dianggap penting untuk menjaga legitimasi pemerintah.
Di sisi lain, sejumlah analis menilai langkah Mahathir cukup berani.
Mereka menilai laporan tersebut bisa menggoyang stabilitas pemerintahan.
Pemerintah Malaysia Lontarkan Bantahan Resmi
Sementara itu, pemerintah Malaysia memberikan respons tegas.
Menteri Investasi Tengku Zafrul membantah seluruh tuduhan Mahathir.
Selain itu, Zafrul menyatakan ART tidak merugikan Bumiputera.
Kebijakan GLC disebut tetap melindungi kepentingan nasional.
Di sisi lain, pemerintah menekankan manfaat ekonomi ART.
Perjanjian tersebut dinilai meningkatkan daya saing Malaysia.
Selain itu, ART dianggap memperluas akses pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan.
Pemerintah menyatakan Malaysia membutuhkan terobosan ekonomi baru.
Tidak hanya itu, Zafrul menilai perjanjian tersebut mendukung modernisasi sektor industri.
Modernisasi itu penting untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang.
Selanjutnya, pemerintah menekankan bahwa ART tidak menyerahkan kedaulatan negara.
Pemerintah mengklaim Malaysia tetap memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan nasional.
Reaksi Publik dan Dampak Politik Lebih Luas
Di tengah perdebatan sengit itu, publik Malaysia menunjukkan respons beragam.
Sebagian mendukung langkah Mahathir sebagai tindakan patriotik.
Namun sebagian lainnya menilai laporan tersebut bermotif politik.
Perbedaan pendapat itu menunjukkan polarisasi cukup kuat.
Selain itu, analis politik menyebut laporan ini bisa memengaruhi stabilitas pasar.
Investor menunggu perkembangan lanjutan kasus tersebut.
Di samping itu, peristiwa ini memperlihatkan persaingan lama antara Mahathir dan Anwar.
Hubungan keduanya sudah tegang sejak beberapa dekade lalu.
Lebih jauh, konflik kali ini membawa dampak terhadap kebijakan ekonomi.
Beberapa program pemerintah mungkin terhambat oleh turbulensi politik.
Tak hanya itu, penyelidikan polisi berpotensi meningkatkan ketegangan.
Setiap perkembangan baru kemungkinan memicu reaksi lanjutan.
Pada akhirnya, Malaysia menghadapi ujian politik besar.
Konflik dua tokoh penting itu menimbulkan ketidakpastian nasional.
(Redaksi)
