IDENESIA.CO – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen melontarkan peringatan keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait wacana pengambilalihan Greenland. Frederiksen peringatkan Trump bahwa tindakan tersebut akan mengakhiri aliansi militer NATO sekaligus mengguncang sistem keamanan global yang terbentuk sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Pernyataan itu muncul setelah Trump kembali menyatakan pada Minggu (4/1/2026) bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali Washington. Greenland saat ini berstatus wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark dan memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan luas.
Sebagai anggota NATO, Denmark menilai pernyataan Trump melampaui batas hubungan sekutu. Oleh karena itu, Frederiksen menekankan bahwa NATO hanya dapat bertahan jika seluruh negara anggota menghormati kedaulatan satu sama lain.
“Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lainnya, maka semuanya akan berhenti. NATO akan berakhir, dan sistem keamanan pasca-Perang Dunia II akan runtuh,” ujar Frederiksen, seperti dikutip dari DW.
Selain berdampak pada NATO, pemerintah Denmark juga memandang isu Greenland sebagai persoalan prinsip hukum internasional. Dengan demikian, Kopenhagen menolak segala bentuk pendekatan sepihak dalam menentukan masa depan wilayah tersebut.
Denmark Peringatkan Trump Tegaskan Kedaulatan Greenland
Dalam sikap resminya, Frederiksen menegaskan bahwa Denmark tidak membuka ruang negosiasi terkait kedaulatan Greenland. Menurut dia, Greenland merupakan bagian sah dari Kerajaan Denmark yang berhak menentukan arah politiknya sendiri melalui mekanisme demokratis.
Lebih lanjut, pemerintah Denmark menilai stabilitas kawasan Arktik hanya dapat terjaga melalui kerja sama multilateral. Karena itu, setiap upaya penguasaan wilayah dengan tekanan politik atau kekuatan militer akan merusak kepercayaan antarnegara.
Sementara itu, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyampaikan pernyataan bernada menenangkan. Nielsen meminta masyarakat Greenland tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pernyataan politik dari luar negeri.
Menurut Nielsen, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan Amerika Serikat menaklukkan Greenland. Oleh sebab itu, ia menilai situasi saat ini tidak mengancam kedaulatan wilayah tersebut.
“Amerika Serikat tidak dapat menaklukkan Greenland. Pernyataan itu tidak benar. Karena itu, masyarakat tidak perlu panik,” kata Nielsen saat berbicara di ibu kota Nuuk.
Meski demikian, Nielsen menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan Amerika Serikat. Di satu sisi, Greenland membutuhkan kemitraan strategis, khususnya di bidang pertahanan dan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah Greenland menuntut penghormatan penuh terhadap hukum internasional.
Melalui unggahan di media sosial pada Senin, Nielsen secara terbuka meminta Trump menghentikan wacana aneksasi. Ia menegaskan bahwa rakyat Greenland menolak tekanan politik dalam bentuk apa pun.
“Sudah cukup. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tulis Nielsen.
Selain itu, Nielsen menyatakan bahwa Greenland tetap terbuka terhadap dialog resmi. Namun, dialog tersebut harus berlangsung melalui jalur diplomatik yang sah dan melibatkan pihak-pihak berwenang.
Kepentingan Strategis AS dan Risiko Retaknya NATO
Trump kembali mengangkat isu Greenland sehari setelah otoritas Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan membawanya ke New York untuk menjalani proses hukum atas sejumlah tuduhan, termasuk narkoterorisme. Dalam pernyataannya kepada media, Trump menyebut Greenland sebagai kepentingan strategis Amerika Serikat.
“Kami membutuhkan Greenland,” kata Trump kepada para jurnalis.
Trump mengaitkan kepentingan tersebut dengan meningkatnya aktivitas China dan Rusia di kawasan Arktik. Menurut dia, Washington perlu memperkuat pengaruhnya demi menjaga keamanan nasional.
Sebelumnya, Trump pernah menawarkan pembelian Greenland dari Denmark. Bahkan, ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Namun, pernyataan itu menuai kritik keras dari sekutu Eropa dan memicu kekhawatiran akan retaknya solidaritas NATO.
Di sisi lain, Greenland memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang signifikan. Wilayah tersebut menyimpan cadangan minyak, gas, dan mineral kritis yang dibutuhkan industri teknologi global. Selain itu, mencairnya es di kawasan Arktik membuka jalur pelayaran baru yang meningkatkan nilai strategis kawasan tersebut.
Saat ini, Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan militer di Greenland. Pemerintah Denmark menyatakan kesediaannya memperkuat kerja sama pertahanan dengan Washington. Meski begitu, Denmark menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak berarti penyerahan kedaulatan.
Ketegangan meningkat setelah penasihat utama Trump, Stephen Miller, menyebut Greenland sebagai “koloni Denmark”. Pernyataan itu memicu kritik luas dari diplomat Eropa karena bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
Pada akhirnya, isu Greenland berkembang menjadi ujian serius bagi soliditas NATO. Sikap tegas Denmark menunjukkan bahwa negara-negara Eropa tidak akan menerima perubahan sepihak atas tatanan keamanan global yang selama ini mereka jaga bersama.
(Redaksi)