IDENESIA.CO – Pemerintah Jerman secara resmi menolak inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump setelah menerima dokumen rahasia dari Washington dalam beberapa hari terakhir. Berlin mengambil langkah tegas ini karena proposal tersebut mengandung poin-menerjang aturan internasional yang berlaku. Kanselir Jerman memandang rencana Presiden Amerika Serikat itu melampaui ekspektasi diplomatik dan mengancam tatanan multilateral yang sudah ada sejak akhir Perang Dunia Kedua.
Laporan diplomatik menyebutkan bahwa pemerintahan Donald Trump telah mengirimkan “piagam dewan perdamaian” kepada sekitar 60 negara. Dokumen ini awalnya bertujuan untuk menangani gencatan senjata di Jalur Gaza dan mengelola berbagai konflik global lainnya. Namun, isi piagam tersebut justru memicu kekhawatiran besar di kalangan pejabat tinggi di Berlin.
Kontroversi Struktur Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump
Pemerintah Jerman melihat struktur organisasi baru ini sebagai ancaman serius bagi sistem internasional. Dokumen tersebut mengusulkan pembentukan lembaga internasional yang menempatkan Donald Trump sebagai presiden pendiri secara permanen. Posisi ini memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Trump untuk mengatur keanggotaan serta mekanisme pengambilan keputusan secara sepihak.
Berlin menilai langkah ini sebagai upaya sistematis untuk melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Majalah ternama Jerman, Der Spiegel, melaporkan bahwa para diplomat merasa terkejut dengan ambisi yang tertuang dalam piagam tersebut. Jerman selama ini menunggu klarifikasi resmi dari pihak Amerika Serikat, namun isi dokumen itu justru melampaui batas kewajaran diplomasi internasional.
Para ahli kebijakan luar negeri di Jerman meyakini bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump mengabaikan fondasi multilateralisme yang menjadi pilar perdamaian dunia. Jerman tetap berkomitmen pada lembaga-lembaga internasional yang sudah mapan. Oleh karena itu, Berlin memilih untuk menjaga jarak dari proposal yang mereka anggap sangat kontroversial ini.
Sudut Pandang Properti dalam Inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump
Selain masalah struktur organisasi, Jerman juga menyoroti visi Trump terhadap Jalur Gaza yang lebih mirip transaksi bisnis. Donald Trump memberikan pernyataan mengejutkan saat upacara penandatanganan dewan tersebut. Ia merujuk pada wilayah Jalur Gaza sebagai aset properti yang memiliki nilai komersial sangat tinggi. Trump secara terbuka memuji keindahan lahan di tepi laut tersebut dan melihatnya sebagai peluang investasi yang besar.
Menantu Trump, Jared Kushner, bahkan telah mengusulkan pembangunan 100.000 unit perumahan baru di wilayah Rafah. Trump menegaskan bahwa latar belakangnya sebagai pengusaha properti sangat mempengaruhi visinya terhadap konflik tersebut. Ia percaya bahwa pembangunan kawasan hunian mewah di tepi pantai akan mengubah nasib masyarakat miskin di sana secara instan.
“Ini lokasi yang bagus,” ujar Trump di hadapan media. Ia menekankan bahwa segala sesuatu dalam perdamaian ini berkaitan dengan lokasi strategis lahan. Visi ini mendapat kritik tajam dari banyak pihak karena mengabaikan dimensi kemanusiaan dan hak asasi manusia demi kepentingan pembangunan infrastruktur fisik semata.
Jerman Menolak Dominasi AS dalam Organisasi Baru
Oleh karena itu, pemerintah Jerman menegaskan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan inisiatif tersebut dalam bentuknya yang sekarang. Berlin memandang piagam ini tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi internasional yang mereka anut. Jerman merasa bahwa pemberian kekuasaan absolut kepada satu individu dalam organisasi internasional adalah sebuah kemunduran besar bagi peradaban politik modern.
Penolakan ini menciptakan ketegangan baru dalam hubungan diplomatik antara Berlin dan Washington. Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi mitra strategis, Jerman menolak untuk mengorbankan integritas sistem hukum internasional. Pemerintah Jerman menyerukan kepada negara-negara Eropa lainnya untuk meninjau kembali isi dokumen tersebut secara teliti sebelum mengambil keputusan.
Selanjutnya, Jerman akan terus mendukung upaya perdamaian melalui jalur PBB dan mekanisme diplomasi konvensional lainnya. Berlin meyakini bahwa solusi permanen untuk konflik di Gaza memerlukan keterlibatan semua pihak secara adil, bukan melalui dewan yang dipimpin oleh satu sosok secara dominan. Dengan demikian, Jerman menutup pintu bagi inisiatif Dewan Perdamaian Donald Trump hingga terdapat perubahan mendasar pada struktur dan tujuan organisasi tersebut.
(Redaksi)
