IDENESIA.CO – Gelombang kecaman keras mengalir dari berbagai lapisan masyarakat Australia terhadap tindakan kepolisian New South Wales (NSW). Pihak kepolisian melakukan tindakan represif saat membubarkan paksa kegiatan sholat berjamaah para demonstran. Insiden memilukan ini terjadi di tengah aksi protes besar-besaran menentang kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog, ke Sydney pada Senin (9/2/2026).
Kecaman Dewan Imam Nasional Australia Terhadap Polisi Australia
Rekaman video yang beredar luas di media sosial memicu kemarahan publik secara instan. Video tersebut memperlihatkan aparat mendorong secara kasar umat Islam yang sedang bersujud di tengah kota Sydney. Polisi Australia memindahkan mereka secara paksa meskipun para demonstran tersebut sedang menjalankan ibadah sholat.
Dewan Imam Nasional Australia (ANIC) mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat tegas melalui platform X. Mereka menilai tindakan tersebut sangat mengejutkan dan sama sekali tidak dapat mereka terima. ANIC menegaskan bahwa tindakan aparat kepolisian telah mencederai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan beragama di Australia.
Pihak dewan menekankan bahwa aparat kepolisian seharusnya tidak mengintervensi ibadah agama. Intervensi kasar seperti itu justru memperkeruh situasi yang sudah sangat sensitif di tengah ketegangan politik. Oleh karena itu, ANIC melayangkan nota keberatan serius kepada Komisaris Polisi NSW dan menteri terkait.
Tuntutan Akuntabilitas kepada Pemerintah New South Wales
ANIC mendesak Pemerintah NSW dan Perdana Menteri Chris Minns untuk segera mengambil tanggung jawab penuh. Mereka menuntut adanya akuntabilitas di tingkat tertinggi atas tindakan represif polisi Australia tersebut. Masyarakat menantikan langkah nyata dari pemerintah untuk menjamin kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Namun, pihak kepolisian memberikan pembelaan yang kontradiktif dengan tuntutan masyarakat. Asisten Komisaris Polisi NSW, Peter McKenna, menyatakan dukungannya terhadap tindakan jajaran anggotanya. Ia menilai langkah petugas di lapangan sepenuhnya dapat dibenarkan demi menjaga ketertiban umum.
Berdasarkan laporan harian Sydney Morning Herald, aksi protes di Sydney tersebut melibatkan hampir 6.000 orang. Pihak kepolisian juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menahan 27 orang demonstran selama bentrokan berlangsung. Meskipun ada kecaman luas, kepolisian tetap bersikeras bahwa tindakan mereka sesuai dengan prosedur pengamanan objek vital.
Jejak Rekam Isaac Herzog dan Tuduhan Genosida
Kunjungan resmi Isaac Herzog ke Australia berlangsung di bawah pengawalan yang sangat ketat. Pasukan keamanan Israel, kepolisian Australia, hingga penembak jitu bersiaga di berbagai titik strategis. Herzog datang untuk menemui komunitas Yahudi pascatragedi serangan Bondi pada Desember lalu. Namun, kehadirannya justru memicu penolakan karena rekam jejaknya yang kontroversial.
Komisi penyelidikan khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) sebelumnya merilis temuan mengejutkan terkait perang di Jalur Gaza. Komisi tersebut menemukan bukti kuat bahwa Israel melakukan tindakan genosida. Mereka menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan Herzog pascaserangan 7 Oktober 2023 menjadi bukti nyata adanya niat genosida (genocidal intent).
Sorotan dunia terus tertuju pada agresi militer Israel ke Gaza yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, agresi tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 72.000 warga Palestina. Selain itu, serangan tersebut melukai lebih dari 171.000 orang lainnya dan menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah tersebut.
Pelanggaran Gencatan Senjata dan Eskalasi Konflik
Situasi di lapangan tetap menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan meskipun ada upaya kesepakatan gencatan senjata. Tentara Israel terus melakukan pelanggaran militer yang mengakibatkan jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Tercatat sebanyak 576 warga Palestina gugur dan 1.543 orang lainnya mengalami luka-luka dalam periode pelanggaran tersebut.
Aksi protes di Australia ini menjadi cerminan dari kemarahan global terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Tindakan polisi Australia yang membubarkan sholat berjamaah kini menambah daftar panjang catatan hitam penanganan demonstrasi pro-Palestina di negara-negara Barat. Publik kini menunggu respon lebih lanjut dari Perdana Menteri Chris Minns terkait insiden represif yang mencoreng citra kepolisian Sydney ini.
(Redaksi)