IDENESIA.CO – Iran siap encerkan uranium yang telah mengalami pengayaan tingkat tinggi sebagai langkah diplomasi terbaru. Otoritas Teheran mengajukan tawaran ini dengan syarat yang sangat tegas kepada pihak Barat. Mereka meminta Amerika Serikat (AS) mencabut seluruh sanksi ekonomi yang menjerat negara tersebut selama bertahun-tahun.
Pernyataan berani ini muncul setelah perundingan nuklir antara kedua negara resmi berlanjut pada 6 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi babak baru pasca ketegangan militer yang sempat memanas akibat perang terbuka antara Iran dan Israel pada tahun lalu. Publik internasional kini menantikan respon balik dari Gedung Putih terkait tawaran kompromi dari Teheran ini.
Mohammad Eslami Tegaskan Syarat Pengenceran Uranium
Kepala Badan Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menyampaikan langsung kesiapan negaranya untuk menurunkan kadar kemurnian material nuklir mereka. Kantor berita resmi IRNA News Agency mengutip pernyataan Eslami pada Senin (9/2/2026). Ia menekankan bahwa teknis pengenceran kadar uranium tersebut sangat bergantung pada itikad baik Amerika Serikat.
Eslami menjelaskan bahwa para ahli nuklir Iran mampu mencampur uranium yang diperkaya dengan bahan lain guna mengurangi level konsentrasinya. Proses ini bertujuan agar produk akhir nuklir mereka tidak lagi melebihi ambang batas keamanan internasional yang berlaku. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tindakan ini hanya akan terjadi jika Washington bersedia menghapus sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran.
Meskipun demikian, IRNA News Agency tidak memberikan rincian lebih mendalam mengenai cakupan sanksi tersebut. Belum ada kepastian apakah Iran menuntut pencabutan seluruh sanksi internasional secara global atau hanya fokus pada sanksi sepihak dari pemerintah AS. Hal ini tetap menjadi poin krusial yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dalam meja perundingan mendatang.
Sejarah Ambang Batas Nuklir dan Konflik Regional
Sebelum pasukan gabungan AS dan Israel mengebom fasilitas-fasilitas nuklir Teheran pada Juni tahun lalu, Iran telah mengambil langkah ekstrem. Mereka meningkatkan pengayaan uranium hingga mencapai angka 60 persen. Angka ini melonjak jauh daripada batas aman 3,67 persen yang tertuang dalam perjanjian nuklir tahun 2015 yang kini telah mati.
Negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS terus menaruh kecurigaan besar terhadap aktivitas pengayaan ini. Mereka menuduh Teheran sedang memacu produksi senjata nuklir secara rahasia. Sebaliknya, pemerintah Iran membantah keras tuduhan tersebut dalam berbagai forum internasional. Mereka menegaskan bahwa program nuklir nasional tersebut murni bertujuan untuk kepentingan energi sipil dan kemanusiaan.
Laporan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memperkuat kekhawatiran global ini. PBB mencatat Iran sebagai satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang berani memperkaya uranium hingga level 60 persen. Posisi ini menempatkan Iran dalam pengawasan ketat karena level tersebut tinggal selangkah lagi menuju standar senjata nuklir.
Dampak Kepemilikan Cadangan Uranium Terhadap Keamanan Global
Para ahli keamanan internasional saat ini masih mempertanyakan keberadaan pasokan uranium seberat 400 kilogram milik Iran. Sebelum perang melawan Israel meletus tahun lalu, material ini tersimpan dalam fasilitas yang dipantau ketat. Inspektur nuklir PBB terakhir kali mencatat dan memverifikasi lokasi pasokan tersebut pada 10 Juni 2025.
Volume uranium tersebut memiliki potensi bahaya yang sangat signifikan bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Jika Iran meningkatkan pengayaan hingga mencapai 90 persen, mereka mampu memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir mematikan. Fakta inilah yang mendorong Presiden AS Donald Trump untuk tetap bersikap keras dalam negosiasi kali ini.
Donald Trump secara konsisten menuntut larangan total bagi Iran untuk melakukan aktivitas pengayaan uranium dalam bentuk apa pun. Namun, Teheran menganggap tuntutan Trump tersebut sebagai penghinaan terhadap kedaulatan negara. Mereka menilai syarat tersebut jauh lebih merugikan daripada poin-poin dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 silam.
Hak Nuklir Sipil dan Diplomasi di Oman
Iran tetap memegang teguh hak mereka untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil secara mandiri. Mereka merujuk pada ketentuan resmi dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Teheran bersama 190 negara lainnya telah menandatangani perjanjian tersebut sebagai jaminan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Dalam perundingan terbaru di Oman pada awal Februari ini, perwakilan Iran menunjukkan sikap yang tidak goyah. Seorang diplomat regional mengungkapkan kepada Reuters bahwa Iran menolak mentah-mentah seruan AS untuk menghentikan total aktivitas pengayaan. Namun, mereka membuka celah diplomasi dengan menawarkan pembahasan mengenai tingkat kemurnian uranium atau pembentukan konsorsium regional.
Langkah Iran yang siap mengencerkan uranium ini menjadi sinyal bahwa diplomasi masih memiliki ruang di tengah bayang-bayang konflik bersenjata. Dunia kini menunggu apakah Amerika Serikat akan melunakkan posisi mereka demi stabilitas energi dan keamanan global yang lebih luas.
(Redaksi)
