IDENESIA.CO – Pemerintah mulai mengambil langkah antisipatif menyusul eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang berpotensi memengaruhi jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang mengutamakan faktor keselamatan jemaah di tengah situasi geopolitik yang dinamis.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Kaltim, Mohlis Hasan, menegaskan imbauan tersebut berlaku nasional.
“Pak Menteri sudah mengimbau beberapa penerbangan menuju Arab Saudi yang berpotensi mengalami penjadwalan ulang agar dilakukan penundaan ataupun pembatalan. Kuncinya adalah memastikan penerbangan aman,” ujar Mohlis di Samarinda, Senin (2/3/2026).
Maskapai Jadi Otoritas Keamanan Jalur Udara
Menurut Mohlis, maskapai merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi keamanan penerbangan internasional karena memiliki sistem pemantauan terintegrasi dengan otoritas global.
“Yang tahu betul kondisi keamanan penerbangan itu maskapainya. Jadi jemaah harus mengikuti informasi resmi dari mereka,” katanya.
Ia menegaskan, imbauan penundaan tidak hanya berlaku bagi jemaah asal Kalimantan Timur, tetapi seluruh Indonesia. Pemerintah tidak ingin mengambil risiko di tengah potensi gangguan lintasan udara akibat konflik kawasan.
“Sekarang ini perang bukan seperti dulu. Tinggal pencet tombol. Kita khawatir kalau ada rudal yang melintas di jalur penerbangan,” ujarnya.
Pemerintah Himbau Tunda Umrah, Haji 2026 Masih Dipantau
Di Kalimantan Timur, sejumlah travel umrah sempat menjalankan program sebelum imbauan resmi diterbitkan. Namun setelah arahan pusat keluar, keberangkatan baru untuk sementara dihentikan.
“Untuk sementara pemberangkatan ditunda dulu. Kecuali yang sudah berada di Arab Saudi tetap menjalankan ibadahnya,” jelas Mohlis.
Pendataan jumlah jemaah asal Kaltim yang saat ini berada di Arab Saudi masih terus dilakukan. Pihaknya belum memiliki angka pasti karena tidak semua jemaah berangkat melalui travel berbasis daerah.
“Kadang jemaah kita ikut lewat Surabaya atau Jakarta. Jadi tidak semuanya terdata di sini. Kami masih mengumpulkan datanya,” katanya.
Momentum Ramadan dan pasca-Lebaran biasanya menjadi periode favorit keberangkatan umrah, sehingga jumlah jemaah perkiraan mencapai puluhan hingga ratusan orang.
Sementara itu, perhatian juga tertuju pada penyelenggaraan haji 2026. Jemaah Kaltim dijadwalkan masuk embarkasi pada 25 April dan kloter pertama berangkat 26 April dengan total kuota 3.189 orang.
“Sekitar 54 hari lagi sudah masuk proses pemberangkatan. Kalau konflik ini berkepanjangan tentu kita khawatir juga,” ujarnya.
Kemlu Keluarkan Surat Resmi Penundaan
Langkah antisipatif juga Kementerian Luar Negeri ambil. Melalui surat bernomor 00519/PK/03/2026/68/11, Kemlu meminta penundaan sementara keberangkatan umrah sebagai bentuk mitigasi risiko bagi Warga Negara Indonesia.
Pemerintah menilai keamanan menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraan ibadah.
“Syaratnya itu aman, mampu, dan sehat. Kalau negeri yang jadi tujuan tidak aman, maka tidak wajib berangkat,” jelasnya.
Hingga saat ini belum ada keputusan pembatalan atau penundaan resmi untuk haji. Pemerintah masih memantau perkembangan situasi secara intensif dan berkoordinasi dengan otoritas terkait.
“Kita berdoa saja mudah-mudahan segera kondusif. Karena kalau berkepanjangan, bukan hanya umrah, haji juga bisa terdampak,” pungkas Mohlis.