IDENESIA.CO – Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur memanfaatkan audiensi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani sawit, khususnya petani swadaya.
Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat FPKS Kaltim, Asbudi, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog dengan pemerintah provinsi sekaligus menegaskan pentingnya ruang komunikasi yang terbuka.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi dan berdialog secara langsung. Ini menjadi ruang penting bagi kami untuk menyampaikan aspirasi petani sawit, khususnya petani swadaya,” ujar Asbudi.
Hilirisasi Jadi Fokus Penguatan Sawit
FPKS Kaltim menempatkan hilirisasi sebagai agenda utama dalam penguatan sektor perkebunan. Asbudi menilai Kalimantan Timur harus mulai mengembangkan industri turunan agar tidak hanya bergantung pada produksi bahan mentah.
“Hilirisasi adalah kunci peningkatan nilai tambah. Kami berharap ada kebijakan nyata agar daerah ini tidak hanya menghasilkan CPO, tetapi juga mampu mengembangkan produk turunan seperti biofuel dan oleokimia yang melibatkan petani,” jelasnya.
Kemitraan dan Harga TBS Masih Jadi Tantangan
FPKS Kaltim juga menyoroti ketimpangan dalam pola kemitraan antara petani dan perusahaan. Mereka mendorong pemerintah memperkuat regulasi agar hubungan tersebut berjalan lebih adil.
“Kami masih melihat adanya ketimpangan dalam kemitraan. Karena itu, kami mendorong adanya regulasi dan pengawasan yang lebih kuat agar hubungan ini benar-benar saling menguntungkan,” tegas Asbudi.
Selain itu, FPKS menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS).
“Harga TBS masih menjadi persoalan mendasar. Kami berharap mekanisme penetapan harga berbasis data yang valid dan melibatkan perwakilan petani secara langsung,” katanya.
Legalitas Lahan dan Kelembagaan Petani
Masalah legalitas lahan juga menjadi perhatian utama dalam audiensi tersebut. FPKS meminta pemerintah memberikan kepastian hukum bagi petani swadaya.
“Banyak petani yang belum memiliki kepastian hukum. Ini harus menjadi perhatian serius agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dan akses terhadap program pemerintah,” ujar Asbudi.
FPKS juga mendorong penguatan kelembagaan petani melalui Gapoktan dan koperasi.
“Kami mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan agar petani semakin mandiri,” tambahnya.
Wagub Kaltim Respons dengan Langkah Nyata
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, merespons langsung berbagai aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah.
“Kami menyambut baik berbagai masukan dari FPKS. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit melalui kebijakan yang lebih berpihak,” ujar Seno Aji.
Ia juga menyampaikan rencana studi banding ke Sumatera untuk memperbaiki sistem penetapan harga TBS.
“Kami melihat Sumatera memiliki sistem penetapan harga TBS yang lebih tertata. Studi banding ini diharapkan menjadi referensi untuk memperbaiki sistem di Kalimantan Timur agar lebih transparan dan menguntungkan petani,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah mendukung pembangunan pabrik kelapa sawit di dekat kawasan petani.
“Kami mendukung pembangunan pabrik di dekat petani. Namun tentu harus ada jaminan pasokan TBS yang berkelanjutan. Di sini, peluang investasi juga sangat terbuka,” kata Seno.
Infrastruktur dan Sinkronisasi Jadi Perhatian
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menaruh perhatian pada perbaikan infrastruktur guna mendukung distribusi hasil perkebunan.
“Infrastruktur menjadi faktor penting. Kita akan terus mendorong perbaikan agar distribusi hasil sawit lebih lancar dan efisien,” tambah Seno Aji.
Terkait legalitas lahan, pemerintah juga akan memperkuat edukasi bagi petani.
“Kami akan memperkuat edukasi, khususnya bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami, agar memiliki kepastian hukum dan bisa masuk dalam program pemerintah,” jelasnya.
Audiensi tersebut juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat agar program pengembangan sawit berjalan efektif.
Dalam kesempatan itu, FPKS Kaltim turut meluncurkan Media Sawit Berkelanjutan sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik.
FPKS berharap seluruh hasil audiensi ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, petani, dan sektor swasta.
“Kami optimistis Kalimantan Timur bisa menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan, jika ada sinergi yang kuat antar semua pihak,” tutup Asbudi.
(Redaksi)