IDENESIA.CO – Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat secara resmi mengajukan enam pasal pemakzulan Menhan Pete Hegseth pada Rabu (15/4). Langkah politik ini mengguncang Washington setelah para legislator menuduh Menteri Pertahanan tersebut melakukan kejahatan perang dan pelanggaran berat selama operasi militer di Iran. Pengajuan dokumen ini menjadi puncak ketegangan antara oposisi dan kabinet yang mereka anggap telah melampaui batas konstitusi.
Yassamin Ansari, anggota DPR AS dari Arizona, memimpin langsung upaya pemakzulan Menhan Pete Hegseth ini bersama sejumlah anggota komisi militer. Meskipun Partai Republik saat ini menguasai kursi mayoritas di DPR, Partai Demokrat tetap meluncurkan resolusi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Mereka menilai tindakan Hegseth telah menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik terbuka tanpa melalui prosedur hukum yang benar.
Pelanggaran Konstitusi dan Otoritas Perang
Inti dari draf pemakzulan Menhan Pete Hegseth terletak pada pelanggaran otoritas perang. Pasal pertama dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa Hegseth memulai konflik bersenjata dengan Iran tanpa deklarasi perang atau otorisasi hukum khusus dari Kongres. Para pengusul menilai tindakan ini secara langsung melanggar sumpah jabatan yang mengharuskan setiap pejabat negara mematuhi konstitusi.
“Saya telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena ia melanggar sumpahnya dan membahayakan personel-personel militer AS. Ia juga melakukan kejahatan perang, termasuk memerintahkan serangan terhadap warga sipil dan sekolah perempuan di Minab, Iran,” tulis Ansari melalui pernyataan resmi di media sosial X.
Ansari menegaskan bahwa konstitusi Amerika Serikat hanya memberikan hak kepada Kongres untuk mendeklarasikan perang. Ia memandang tindakan sepihak Hegseth bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan ancaman terhadap demokrasi dan keselamatan nasional. Menurutnya, tindakan tersebut menuntut pemecatan segera dari jabatan publik demi memulihkan supremasi hukum.
Tragedi Kemanusiaan di Minab
Selain masalah prosedur perang, dokumen pemakzulan tersebut menyoroti tanggung jawab Hegseth dalam serangan mematikan ke sebuah Sekolah Dasar (SD) di Iran. Pada 28 Februari, militer Amerika Serikat memulai bombardir besar-besaran ke wilayah Iran. Dalam operasi tersebut, rudal jelajah Tomahawk menghantam fasilitas pendidikan di kota Minab dan menewaskan sedikitnya 170 orang, termasuk siswa dan guru.
Laporan investigasi awal militer yang bocor ke media menyebutkan bahwa rudal tersebut mengenai target yang salah. Namun, Partai Demokrat menolak alasan teknis tersebut sebagai pembelaan. Mereka menuduh Hegseth mengizinkan penggunaan kekuatan militer secara ceroboh yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional. Tragedi ini menjadi poin krusial dalam pasal kejahatan perang yang kini menjerat posisi sang Menteri Pertahanan.
Serangan tersebut juga memicu kemarahan komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan global. Para kritikus menganggap kebijakan militer Hegseth terlalu agresif dan mengabaikan risiko terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Bagi Partai Demokrat, kematian ratusan siswa di Iran merupakan bukti nyata bahwa kepemimpinan Hegseth di Pentagon telah keluar dari jalur etika militer.
Strategi Militer yang Kontroversial
Penyusun dokumen pemakzulan juga mengkritik taktik militer lain yang Hegseth terapkan di kawasan Karibia. Mereka menyoroti penggunaan strategi “serangan ganda” atau double-tap strike terhadap kapal-kapal yang mengangkut narkoba. Taktik ini melibatkan serangan kedua pada titik yang sama setelah serangan pertama terjadi, yang seringkali mengenai petugas medis atau pihak yang mencoba menolong korban pertama.
Demokrat menilai serangan ganda tersebut ilegal dan merusak aturan keterlibatan (rules of engagement) yang bertujuan melindungi nyawa manusia. Mereka menganggap taktik ini menunjukkan pola kekerasan yang berlebihan di bawah komando Hegseth. Setiap operasi militer seharusnya memprioritaskan minimalisasi korban sipil, namun kebijakan Hegseth justru menunjukkan arah yang sebaliknya.
Selain itu, dokumen pemakzulan mencakup tuduhan mengenai kelalaian dalam menangani informasi sensitif. Hegseth kabarnya menggunakan aplikasi pesan komersial “Signal” untuk membahas rincian serangan militer di Yaman. Tindakan ini dianggap menghalangi pengawasan resmi dari Kongres dan membahayakan kerahasiaan operasi intelijen Amerika Serikat.
Dampak Politik dan Ekonomi
Upaya pemakzulan Menhan Pete Hegseth muncul di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat konflik di Timur Tengah. Perang yang melibatkan Iran telah memicu lonjakan harga minyak dunia secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada biaya hidup warga Amerika Serikat dan menurunkan angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Trump menjelang pemilu sela pada November mendatang.
Para pengamat politik menilai bahwa Partai Demokrat menggunakan momentum ini untuk menekan pemerintah dan menarik simpati pemilih yang anti-perang. Meskipun peluang meloloskan pemakzulan di DPR yang dikuasai Republik sangat tipis, proses ini akan memaksa setiap anggota parlemen untuk mengambil posisi secara terbuka terkait kebijakan perang di Iran.
Sentimen negatif publik terus menguat seiring dengan meningkatnya jumlah korban di pihak militer AS. Demokrat berargumen bahwa Hegseth secara sengaja mengekspos tentara Amerika pada risiko kematian yang dapat mereka prediksi demi ambisi politik tertentu. Hal ini menciptakan perdebatan sengit di dalam gedung Capitol mengenai masa depan kepemimpinan militer negara tersebut.
Pembelaan dari Pihak Pentagon
Merespons tuduhan berat tersebut, Departemen Pertahanan atau yang kini bernama Departemen Perang memberikan pembelaan keras. Sekretaris Pers Pentagon, Kingsley Wilson, menganggap langkah Demokrat sebagai serangan politik yang tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk mendestabilisasi fokus militer.
“Ini hanyalah upaya lainnya dari Partai Demokrat untuk membuat berita utama di media. Sementara itu, Departemen Perang secara tegas mencapai tujuan strategis Presiden di Iran dengan hasil yang luar biasa,” tegas Wilson saat berbicara kepada media Axios.
Wilson menambahkan bahwa militer tetap menjalankan operasi sesuai dengan arahan untuk menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat di luar negeri. Pihak Pentagon mengeklaim bahwa setiap serangan memiliki basis intelijen yang kuat, meskipun mereka mengakui adanya risiko kesalahan teknis dalam medan perang yang dinamis.
(Redaksi)
