IDENESIA.CO – Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat penanganan di tingkat kelurahan. Pemkot menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 juta untuk setiap kelurahan.
Anggaran tersebut akan mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Kelurahan juga dapat menggunakannya untuk memperkuat pencegahan karhutla selama masa tanggap darurat El Nino.
Pemkot Samarinda Perkuat Penanganan Kekeringan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti meminta kelurahan menggunakan dana tersebut secara transparan. Ia juga mengingatkan setiap perangkat daerah agar mengikuti aturan dalam mengelola anggaran bencana.
Neneng menyampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Gedung BPBD Kota Samarinda, Kamis.
Menurut Neneng, auditor internal dan eksternal akan memeriksa penggunaan dana penanggulangan bencana. Karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai kebutuhan.
“Dana penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian auditor internal maupun eksternal dalam proses pemeriksaan atau audit. Setiap pengeluaran wajib dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peruntukannya,” kata Neneng.
BPBD Kota Samarinda telah menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Proses pencairan anggaran kini berjalan melalui bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.
Setelah dana masuk ke kelurahan, Neneng meminta aparatur segera menjalankan kegiatan di lapangan. Kelurahan juga harus meningkatkan komunikasi langsung dengan masyarakat.
Sosialisasi menjadi salah satu langkah penting. Pemerintah meminta warga tidak membakar lahan sembarangan karena tindakan tersebut dapat memicu karhutla.
Masa Tanggap Darurat El Nino Samarinda
Pemkot Samarinda menetapkan masa tanggap darurat mulai 25 Agustus hingga 7 September 2026. Pemerintah akan mengevaluasi kondisi setelah periode tersebut berakhir.
“Evaluasi dan langkah selanjutnya akan ditentukan tepat setelah 7 September berdasarkan analisis data teknis di lapangan,” ujar Neneng.
Pemkot juga memperhatikan kondisi lahan pertanian selama musim kemarau. Pasokan air darurat menjadi salah satu upaya untuk membantu petani mempertahankan produktivitas lahan.
Neneng menyebut petani sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
“Para petani adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah. Semangat mereka harus terus dijaga,” katanya.
Pemerintah berharap bantuan air dapat mengurangi risiko gagal panen. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi petani saat kemarau.
Perumdam Jaga Pasokan Air Bersih Warga
Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kaharuddin mengatakan pihaknya terus memantau kondisi debit dan pasokan air.
Petugas mengecek kondisi tersebut secara real time setiap jam. Pemantauan bertujuan memastikan distribusi air bersih tetap berjalan bagi warga Samarinda.
Perumdam juga terus mengantisipasi perubahan debit air akibat musim kemarau. Kondisi sumber air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi.
Enam Orang Jalani Proses Hukum Pembakaran Lahan
Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan aparat terus menangani kasus pembakaran lahan. Saat ini, enam orang menjalani proses hukum.
“Saat ini terdapat enam orang yang sedang diproses hukum akibat pelanggaran dan tindakan sengaja membakar lahan,” kata Suwarso.
BPBD bersama lurah dan camat juga meningkatkan patroli di sejumlah wilayah. Petugas memantau titik yang memiliki potensi kebakaran.
Selain itu, BPBD memperbarui pemetaan sumber air. Data tersebut mencakup sumur warga, armada pemadam, serta lubang bekas tambang atau void.
BPBD Samarinda Petakan Sumber Air untuk Karhutla
Suwarso mengatakan pemetaan sumber air membantu petugas saat menangani karhutla. BPBD juga dapat memanfaatkan sumber tersebut untuk menyiram lahan pertanian.
“BPBD bekerja sama dengan lurah dan camat melengkapi data pemetaan sumber air, armada pemadam, sumur warga, hingga lubang bekas tambang (void) sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun penyiraman sawah,” jelasnya.
BPBD masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya kondisi sumur warga yang rata-rata memiliki kedalaman 40–50 meter.
Sumur tersebut lebih mudah mengering ketika kemarau berlangsung. Kondisi ini berbeda dengan sumur bor dalam dan sumur komersial.
Jarak menuju titik api juga menjadi tantangan. Beberapa lokasi berada jauh dari akses utama.
Vegetasi yang sulit dilalui turut menghambat mobilisasi armada pemadam. Petugas harus mencari akses yang paling memungkinkan untuk mencapai titik kebakaran.
Pembagian Masker Tunggu Kondisi Kualitas Udara
BPBD juga memiliki rencana membagikan masker gratis kepada warga. Namun, pemerintah akan menyesuaikan jadwal dengan kondisi kualitas udara.
“Untuk rencana pembagian masker gratis kepada warga, BPBD akan menjadwalkan ulang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan indeks kualitas udara di lapangan,” jelas Suwarso.
Suwarso meminta seluruh OPD bergerak sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga mendorong setiap wilayah memperkuat pencegahan kebakaran lahan.
Pemkot Samarinda berharap koordinasi antar-OPD dapat memperkuat penanganan dampak El Nino. Pemerintah juga terus menjaga pasokan air bersih dan mengantisipasi karhutla selama masa tanggap darurat.
(Redaksi)
