IDENESIA.CO – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk menjalankan fungsi tersebut, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp509 miliar pada 2026.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Dalam rapat tersebut, pembahasan juga mencakup anggaran yang BPOM gunakan untuk mengawal keamanan pangan dalam program MBG.
Taruna menjelaskan, BPOM sebelumnya mengajukan anggaran Rp1,2 triliun untuk kebutuhan khusus pengawalan MBG. Namun, hasil pembahasan dengan DPR menetapkan anggaran sebesar Rp509 miliar.
“Anggaran yang ada Rp509 miliar itu anggaran yang memang diusulkan oleh Badan POM. Seingat saya itu Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan makan bergizi gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar,” ujar Taruna.
Menurut Taruna, anggaran tersebut tidak termasuk biaya operasional BPOM untuk kegiatan lainnya. BPOM akan menggunakan alokasi tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Pengawasan MBG Berfokus pada Keamanan Pangan
Taruna menjelaskan bahwa pengawasan MBG merupakan bagian dari tugas dan fungsi BPOM. Lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam mengawal keamanan pangan, termasuk makanan yang masuk dalam program prioritas pemerintah tersebut.
“Salah satu tusi Badan POM itu adalah tentu pengawalan keamanan pangan. Dan pengawalan keamanan pangan yang salah satunya menjadi program prioritas presiden adalah makan bergizi gratis,” kata Taruna.
Dalam pelaksanaannya, BPOM akan menerapkan sejumlah metode pengawasan. Salah satunya melalui pengambilan sampel makanan pada wilayah yang memiliki potensi risiko keracunan.
Langkah tersebut memungkinkan BPOM memeriksa kondisi makanan berdasarkan temuan di lapangan. Hasil pengawasan juga dapat menjadi dasar bagi lembaga tersebut untuk menentukan langkah berikutnya apabila menemukan persoalan keamanan pangan.
Selain melakukan pengambilan sampel, BPOM akan menjalankan mitigasi apabila terjadi kasus keracunan. Petugas akan menelusuri kejadian untuk mengetahui persoalan yang memicu kasus tersebut.
BPOM Siapkan Mitigasi Jika Terjadi Keracunan
Upaya pengawasan MBG tidak hanya diarahkan untuk mencegah keracunan. BPOM juga menyiapkan mekanisme penanganan apabila kejadian tersebut muncul di lapangan.
Taruna berharap pengawasan dapat mencegah munculnya kejadian luar biasa akibat makanan yang dikonsumsi anak-anak dalam program MBG.
“Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita,” ungkapnya.
Namun, BPOM tetap menyiapkan langkah mitigasi sebagai bagian dari pengawasan. Taruna menekankan pentingnya kecepatan penelusuran ketika terjadi kasus keracunan.
Menurut dia, penelusuran yang cepat dapat membantu BPOM mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah pencegahan. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat mengurangi kemungkinan kejadian serupa kembali terjadi.
Anggaran Rp509 miliar menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. Sebelumnya, BPOM mengajukan Rp1,2 triliun untuk kebutuhan pengawalan MBG, tetapi DPR menyetujui alokasi yang lebih rendah.
BPOM selanjutnya akan menjalankan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya. Pengambilan sampel pada wilayah yang memiliki risiko serta mitigasi ketika terjadi keracunan menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG.
(Redaksi)
