Wali Kota Samarinda Andi Harun menginginkan pemerintah memiliki instrumen pengawasan yang mampu memperlihatkan kondisi program secara menyeluruh. Melalui sistem tersebut, perangkat daerah diharapkan tidak hanya menerima laporan, tetapi juga dapat mengenali persoalan dan menentukan tindak lanjut lebih cepat.
“Kami ingin membangun mekanisme pengawasan yang memungkinkan pemerintah mengetahui perkembangan setiap program secara lebih cepat dan akurat. Karena itu, pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi seluruh unsur harus benar-benar dipersiapkan,” ujar Andi Harun, Kamis (5/11/2026).
Pemerintah Siapkan Dua Tim Pengendali Program
Rencana tersebut diwujudkan melalui pembentukan dua satuan tugas. Pertama, Satgas Penyelenggaraan dan Pengawasan Program MBG. Kedua, Satgas Penetapan Isthithaah Kesehatan Jemaah Haji Tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Kedua satgas memiliki fokus pengawasan berbeda, tetapi menggunakan pendekatan koordinasi dan pengelolaan informasi yang terintegrasi.
Pemkot Samarinda kini menyelesaikan rancangan surat keputusan (SK) wali kota sebagai dasar operasional. Pemerintah juga memastikan setiap perangkat daerah memahami tanggung jawabnya agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan.
Andi Harun menilai kejelasan struktur menjadi bagian penting sebelum kedua satgas menjalankan tugas. Pemerintah ingin setiap unsur memiliki fungsi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pembentukan lembaga justru menambah birokrasi tanpa memperbaiki pelayanan. Setiap satgas harus memiliki fungsi yang nyata dan mampu menyelesaikan persoalan sesuai bidang tugasnya,” tegasnya.
Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Menjadi Perhatian
Sektor pelayanan haji membutuhkan perhatian khusus karena menyangkut kesiapan fisik calon jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Samarinda saat ini mencatat 1.024 calon jamaah haji yang masuk dalam pemantauan pemerintah.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemkot menyiapkan sistem pendataan yang mencakup hasil pemeriksaan kesehatan, status istithaah, pembinaan, pengendalian, dan pemetaan risiko.
Salah satu fitur yang direncanakan ialah Early Warning System (EWS). Teknologi ini akan membantu petugas mengenali calon jamaah yang belum menyelesaikan pemeriksaan kesehatan.
Sistem tersebut juga akan menandai jamaah yang memerlukan tindak lanjut medis tertentu sebelum memasuki proses pelunasan biaya haji.
“Kami ingin tidak ada tahapan pemeriksaan yang luput dari perhatian. Petugas perlu mengetahui jamaah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan maupun mereka yang membutuhkan penanganan medis lanjutan,” kata Andi Harun.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap proses pemantauan kesehatan menjadi lebih tertata. Petugas juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan prioritas pembinaan.
Dapur MBG Akan Masuk Pemantauan Command Center
Persoalan berbeda muncul dalam penyelenggaraan MBG. Dengan sasaran mencapai 134.000 siswa, pemerintah perlu memastikan kapasitas produksi, distribusi, dan kualitas makanan berjalan sesuai ketentuan.
Pemkot Samarinda merencanakan integrasi data MBG dengan Command Center. Sistem ini akan memantau aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kapasitas produksi setiap dapur sehat.
Pemerintah menargetkan setiap dapur mampu menghasilkan hingga 3.000 porsi makanan per hari. Selain kapasitas produksi, sistem juga akan memantau keamanan pangan dan pengelolaan lingkungan.
Aspek pembiayaan turut masuk dalam pengawasan. Pemkot menggunakan acuan anggaran Rp15.000 per porsi untuk memantau kesesuaian penggunaan dana program.
Melalui pemantauan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi bagian yang membutuhkan evaluasi.
Diskominfo Diminta Pastikan Data Terintegrasi
Untuk mewujudkan sistem pengawasan tersebut, Andi Harun memberikan tanggung jawab koordinasi integrasi dan validasi data kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda.
Diskominfo akan bekerja bersama perangkat daerah terkait untuk menyiapkan dasbor digital terpadu. Sistem itu dirancang menyajikan informasi secara real-time sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
Andi Harun menginginkan data dari setiap sektor memiliki kesesuaian sehingga pemerintah tidak menggunakan informasi yang berbeda dalam menentukan kebijakan.
“Teknologi harus membantu pemerintah bekerja lebih tepat. Data yang masuk perlu melalui proses validasi sehingga informasi yang digunakan benar-benar dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pemkot Samarinda kini mematangkan substansi pembentukan kedua satgas sebelum menerbitkan SK wali kota. Setelah perangkat kelembagaan dan sistem pendukung siap, pemerintah diharapkan dapat menjalankan pengawasan dengan mekanisme yang lebih terukur.
(Redaksi)
