IDENESIA.CO – Pemerintah Arab Saudi kembali mengirim sinyal kuat soal arah reformasi sosial dengan melonggarkan akses pembelian alkohol bagi kalangan ekspatriat tertentu. Kebijakan terbatas ini memicu antrean panjang di satu-satunya toko alkohol resmi di Riyadh dan langsung menyedot perhatian komunitas internasional, mengingat larangan alkohol telah berlaku ketat selama lebih dari tujuh dekade.
Gerai tersebut beroperasi tanpa papan nama di Kawasan Diplomatik Riyadh. Sejak akses diperluas, antrean kendaraan terlihat mengular, sementara petugas keamanan mengatur keluar-masuk pengunjung secara ketat. Aktivitas itu menandai perubahan signifikan di negara yang selama ini dikenal menerapkan aturan agama secara ketat dalam kehidupan publik.
Langkah ini muncul di tengah upaya Arab Saudi menarik lebih banyak investor dan profesional asing. Meski demikian, pemerintah tetap membatasi kebijakan tersebut hanya untuk kelompok tertentu dan tidak membukanya bagi masyarakat umum maupun wisatawan.
Akses Diperluas untuk Pemegang Premium Residency
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan diplomat non-Muslim membeli alkohol di toko tersebut sejak Januari 2024. Namun kini, otoritas memperluas akses kepada warga asing non-Muslim pemegang izin Premium Residency.
Izin Premium Residency diberikan kepada investor, pengusaha, serta tenaga ahli asing yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi Saudi. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik negara tersebut sebagai tujuan kerja dan investasi jangka panjang.
Seiring perluasan akses itu, pengelola toko menerapkan sistem pembelian terbatas. Setiap pembeli harus menunjukkan identitas resmi dan izin tinggal yang sah. Selain itu, petugas mencatat transaksi secara rinci untuk mencegah distribusi di luar ketentuan.
Pemerintah Saudi juga memperketat pengamanan di sekitar lokasi. Aparat menempatkan personel tambahan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum atau kebocoran distribusi alkohol ke masyarakat luas.
Larangan Alkohol Berakar dari Sejarah Panjang
Arab Saudi memberlakukan larangan alkohol secara nasional sejak awal 1950-an. Kebijakan tersebut lahir setelah insiden serius yang melibatkan keluarga kerajaan. Saat itu, Pangeran Mishari bin Abdulaziz menembak mati Wakil Konsul Inggris Cyril Ousman dalam kondisi mabuk.
Peristiwa itu mendorong Raja Abdulaziz Al Saud menetapkan larangan total terhadap produksi, penjualan, dan konsumsi alkohol di seluruh wilayah kerajaan. Sejak saat itu, hukum Saudi menjadikan alkohol sebagai barang terlarang dengan sanksi berat bagi pelanggarnya.
Selama puluhan tahun, aparat penegak hukum menjalankan larangan tersebut tanpa pengecualian. Namun, seiring meningkatnya jumlah ekspatriat dan kebutuhan ekonomi global, pemerintah mulai mencari celah kebijakan yang tetap terkendali.
Meski membuka pengecualian terbatas, pemerintah Saudi menegaskan bahwa larangan alkohol bagi warga negara Saudi tetap berlaku penuh. Kebijakan baru ini tidak mengubah norma dasar hukum nasional.
Reformasi Sosial Jalan Beriringan dengan Kontrol Ketat
Dalam satu dekade terakhir, Arab Saudi mempercepat agenda Vision 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi. Pemerintah membuka bioskop, mengizinkan perempuan mengemudi, serta menggelar konser musik dan festival internasional. Selain itu, kerajaan mendorong sektor pariwisata, hiburan, dan investasi asing.
Namun, di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap kebebasan politik. Aparat menindak kritik terhadap negara, sementara aktivitas politik independen tetap dilarang. Dengan demikian, reformasi sosial berjalan selektif dan terukur.
Karena itu, perluasan akses alkohol dipandang sebagai kebijakan pragmatis. Pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi ekspatriat tanpa mengubah fondasi sosial dan hukum Islam yang dianut negara.
Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan bertahap. Pemerintah menguji respons publik dan internasional sebelum mengambil langkah lanjutan.
Pemerintah Pilih Jalur Senyap dan Minim Publikasi
Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kebijakan ini secara resmi melalui pernyataan publik. Otoritas juga tidak mengungkap siapa pengelola toko atau mekanisme perizinannya secara terbuka.
Langkah senyap ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menangani isu sensitif. Dengan minim publikasi, pemerintah berupaya menghindari reaksi keras dari kelompok konservatif di dalam negeri.
Meski demikian, laporan media internasional memastikan toko tersebut beroperasi dengan sistem pengawasan berlapis. Aparat melakukan pemeriksaan identitas ketat dan membatasi jumlah kunjungan harian.
Pada akhirnya, kebijakan ini menegaskan strategi kompromi Arab Saudi. Negara membuka ruang penyesuaian bagi komunitas asing demi kepentingan ekonomi, sementara pemerintah tetap menjaga kendali sosial, hukum, dan politik secara penuh.
(Redaksi)
