IDENESIA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyoroti pola pengisian Pertalite berulang di sejumlah SPBU. Pemkot Samarinda menemukan sekitar seribu kendaraan yang tercatat mengisi BBM subsidi beberapa kali dalam sehari.
Pemkot Samarinda juga menemukan sekitar seratus kendaraan yang diduga berpindah SPBU pada hari yang sama. Pemerintah mencatat kendaraan tersebut menggunakan pelat nomor berbeda saat melakukan pengisian.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan temuan itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah bersama pihak terkait.
“Kalau pengisian sampai puluhan liter setiap hari untuk penggunaan dalam kota tentu perlu dicermati. Karena itu kami akan melakukan evaluasi bersama pihak terkait,” ujar Marnabas, Selasa (22/9/2026).
Pemkot Samarinda Siapkan Sistem Pengawasan Digital
Pemkot Samarinda berencana melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk membangun sistem pemantauan digital.
Sistem tersebut nantinya dapat merekam pola pengisian kendaraan. Pemerintah berharap sistem itu bisa membantu mendeteksi aktivitas yang tidak wajar.
Pemkot Samarinda juga akan mengevaluasi mekanisme distribusi Pertalite agar penyaluran BBM subsidi berjalan lebih tertib.
Saat ini, kendaraan roda empat memiliki batas pengisian Pertalite maksimal 30 liter per hari. Sementara itu, sepeda motor memiliki batas maksimal empat liter per hari.
Enam SPBU Jadi Fokus Penanganan
Selain mengawasi pola pengisian, Pemkot Samarinda mulai menyiapkan langkah untuk mengatasi antrean panjang di sejumlah SPBU.
Pemerintah menetapkan enam SPBU sebagai fokus penanganan awal. Lokasinya berada di Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Diponegoro, Jalan Juanda, Jalan KH Wahid Hasyim II, Jalan Abdul Wahab Sjahranie (AWS), dan Jalan Urip Sumoharjo.
Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta perangkat daerah terkait segera mencari pola penanganan antrean.
Marnabas Patiroy mengatakan Pemkot Samarinda juga menghimpun masukan dari pengelola SPBU.
“Pak Wali Kota meminta persoalan antrean ini segera ditata. Karena itu kami mulai menghimpun masukan dari pengelola SPBU untuk mencari formulasi yang paling tepat,” ujar Marnabas.
Sistem Kupon Jadi Salah Satu Opsi
Pemkot Samarinda kini mengkaji penggunaan sistem kupon sebagai salah satu solusi antrean.
Sistem tersebut dapat berjalan bersama mekanisme barcode yang saat ini digunakan.
Melalui skema itu, kendaraan yang tidak mendapat layanan karena keterbatasan stok atau kapasitas harian dapat menerima kupon.
Kupon tersebut akan memuat jadwal pengisian berikutnya. Pemerintah juga akan mencatat identitas pemilik kendaraan, termasuk NIK dan nomor polisi.
Marnabas mengatakan sistem tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya kepastian. Kalau sudah tahu kapan bisa mengisi BBM, mereka tidak perlu terus menunggu di antrean,” katanya.
Harga Pertalite Picu Tingginya Permintaan
Marnabas Patiroy menjelaskan tingginya minat masyarakat terhadap Pertalite berkaitan dengan perbedaan harga dengan jenis BBM lainnya.
Selisih harga tersebut membuat banyak konsumen memilih BBM bersubsidi. Kondisi itu kemudian meningkatkan kepadatan antrean di sejumlah SPBU.
Pemkot Samarinda ingin mengatur pola distribusi agar masyarakat tetap mendapat akses BBM secara tertib.
Pemkot Samarinda Bantah Ada Kelangkaan BBM
Marnabas Patiroy menegaskan kuota dan ketersediaan BBM di Samarinda masih dalam kondisi normal.
Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki pola distribusi untuk mengatasi antrean. Pemerintah juga ingin mencegah munculnya anggapan bahwa Samarinda mengalami kelangkaan BBM.
“Jangan sampai masyarakat menganggap terjadi kelangkaan. Yang perlu kita atur adalah pola distribusinya agar lebih tertib dan merata,” tegas Marnabas.
Tim Gabungan Akan Awasi SPBU
Pemkot Samarinda juga menyiapkan tim gabungan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan baru.
Tim tersebut akan melibatkan Polresta Samarinda, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perdagangan.
Selain melakukan pengawasan, tim akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan baru.
Pemkot Samarinda masih mengkaji sejumlah alternatif. Pilihannya mencakup sistem kupon, pengaturan jam pelayanan SPBU, hingga kemungkinan penerapan pola ganjil-genap.
Pemerintah menargetkan pembahasan seluruh alternatif tersebut rampung pada pekan ini. Selanjutnya, Pemkot Samarinda akan menyampaikan hasil kajian kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk pembahasan lebih lanjut.
(Redaksi)
