IDENESIA.CO – Banjir Bandang Cina-Nepal pada 26 Agustus 2026 tidak hanya menghancurkan kawasan perbatasan Himalaya. Bencana tersebut juga memunculkan sorotan terhadap cara pemerintah Cina mengendalikan informasi mengenai kondisi di wilayah Tibet.
Arus deras yang membawa lumpur dan batu menerjang kawasan perbatasan setelah banjir memicu tanah longsor. Di Nepal, bencana menewaskan ratusan orang dan membuat ribuan lainnya masih hilang. Sementara itu, rekaman warga dari sisi Tibet menghadapi pembatasan di sejumlah platform digital Cina.
Situasi tersebut memperlihatkan perbedaan tajam antara dampak kemanusiaan bencana di lapangan dan informasi yang beredar di ruang digital Cina. Sejumlah laporan menyebut platform digital menghapus rekaman warga dan mengutamakan informasi resmi mengenai proses penyelamatan.
Rekaman Banjir Bandang Cina-Nepal Menghilang
Warga setempat sempat merekam kondisi Pelabuhan Gyirong setelah banjir menerjang kawasan tersebut. Pelabuhan itu menjadi salah satu jalur perdagangan darat penting yang menghubungkan Cina dan Nepal.
Salah satu video memperlihatkan arus air berwarna hitam yang membawa lumpur dan batu. Arus tersebut menghantam gerbang perbatasan hingga runtuh. Rekaman lain memperlihatkan warga, termasuk anak-anak, berlari mencari tempat aman.
Seorang blogger lokal dengan nama Matou Qingnian juga menulis mengenai kondisi tersebut melalui WeChat. Ia menggambarkan situasi di Pelabuhan Gyirong sebagai salah satu bagian paling mengerikan dari bencana.
Namun, artikel dan rekaman tersebut kemudian menghilang dari media sosial Cina. China Digital Times, lembaga pemantau sensor internet Cina, menyebut platform bahkan memblokir penyebaran video tersebut melalui pesan pribadi.
Menurut laporan tersebut, sensor tidak hanya menyasar teks. Platform digital Cina juga menggunakan teknologi pencocokan gambar, hashing video, dan model pembelajaran mesin untuk mengenali konten tertentu.
Pemerintah Cina Perkuat Narasi Bencana
Penghapusan rekaman warga berjalan bersamaan dengan munculnya konten resmi dalam jumlah besar. Strategi ini membuat ruang informasi di platform Cina dipenuhi laporan mengenai respons pemerintah terhadap bencana.
Pencarian mengenai longsor di Tibet pada platform Xiaohongshu, misalnya, menampilkan banyak materi dari media pemerintah seperti CCTV dan Xinhua. Konten tersebut menampilkan peta, grafik, rekaman drone, serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah bencana.
Pola tersebut menciptakan lingkungan informasi yang berbeda dari kondisi di lapangan. Rekaman ponsel warga yang menunjukkan kekacauan sulit ditemukan, sementara konten resmi lebih mudah muncul dalam hasil pencarian.
Analis digital menilai strategi itu dapat mengurangi perhatian publik terhadap informasi yang tidak sejalan dengan narasi pemerintah. Pemerintah tidak perlu menghapus seluruh pembicaraan ketika algoritma sudah memenuhi ruang digital dengan informasi yang mereka anggap aman.
Di Weibo, isu longsor Tibet sempat menjadi perhatian pada 26 Agustus. Namun, pemerintah kemudian mengarahkan perhatian publik pada kegiatan penyelamatan dan koordinasi pejabat tinggi.
Presiden Cina Xi Jinping memimpin rapat Politbiro Komite Sentral untuk membahas penanganan bencana. Perdana Menteri Li Qiang juga tiba di Gyirong untuk memimpin operasi di lapangan.
Kerusakan Pelabuhan Memunculkan Pertanyaan Infrastruktur
Selain persoalan sensor, kerusakan Pelabuhan Gyirong memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan infrastruktur di kawasan rawan bencana.
Sebuah tagar mengenai pelabuhan yang baru kembali beroperasi sekitar enam bulan sebelumnya sempat menjadi tren di Weibo pada 27 Agustus. Tagar tersebut mendapat lebih dari 347.000 tayangan sebelum menghilang dari platform.
Pelabuhan Gyirong sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir pada Juli 2025. Pemerintah kemudian membutuhkan waktu hampir enam bulan untuk membangun kembali fasilitas tersebut. Pelabuhan kembali beroperasi pada 1 Januari 2026.
Delapan bulan kemudian, banjir kembali menghancurkan kawasan tersebut. Catatan Matou Qingnian juga menyebut tanah longsor terjadi di kawasan Pelabuhan Gyirong selama musim banjir pada 2024, 2025, dan 2026.
Rangkaian kerusakan itu memunculkan pertanyaan mengenai lokasi pembangunan, kualitas infrastruktur, pemantauan bencana, serta sistem peringatan dini di wilayah Tibet.
Nepal Soroti Peringatan Dini
Dampak Banjir Bandang Cina-Nepal juga memunculkan ketegangan antara Nepal dan Cina. Nepal menghadapi dampak kemanusiaan besar akibat banjir dan longsor di kawasan perbatasan.
Jurnalis kebijakan luar negeri Nepal, Parshuram Kaphle, menuding Cina gagal memberikan peringatan dini yang memadai. Ia menyampaikan kritik tersebut melalui media sosial sebelum unggahannya kemudian hilang.
Pemerintah Cina membantah tuduhan tersebut. Kedutaan Besar Cina di Nepal menyatakan pada 27 Agustus bahwa tuduhan mengenai kegagalan pemberian peringatan atau masalah bendungan di wilayah hulu merupakan berita palsu.
Perbedaan informasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik. Transparansi data, peringatan dini, dan akses terhadap informasi juga menjadi bagian penting dalam penanganan bencana lintas batas.
Bagi keluarga korban yang masih mencari anggota keluarganya, persoalan utama tetap sama: menemukan orang yang hilang dan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengenai kondisi di sepanjang perbatasan Himalaya.
(Redaksi)
