IDENESIA.CO – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (5/9/2025). Aksi damai bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
Aksi yang dipublikasikan melalui akun Instagram BEM Unpad, @bem.unpad, ini diikuti oleh mahasiswa Unpad dan kampus lain, serta Koalisi Masyarakat Sipil. Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, mengonfirmasi kehadiran sejumlah lembaga, termasuk KontraS, YLBHI, dan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB ini mengimbau massa untuk mengenakan pakaian berwarna-warni, seperti hero green, brave pink, dan resistance blue, yang telah menjadi simbol gerakan rakyat. Massa juga diimbau untuk tidak melakukan tindakan provokatif, kekerasan, atau perusakan fasilitas umum.
Rincian 17+8 Tuntutan Rakyat
“17+8 Tuntutan Rakyat” adalah serangkaian tuntutan yang dihimpun oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dari berbagai kelompok, seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Berikut adalah rincian tuntutan yang telah diberikan tenggat waktu untuk dipenuhi:
Deadline 5 September 2025 (17 Tuntutan)
-
Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus.
-
Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
-
Pembebasan demonstran yang ditahan dan penghentian kriminalisasi.
-
Penegakan hukum terhadap aparat dan komandan yang melakukan kekerasan.
-
Penghentian kekerasan kepolisian dan kepatuhan pada SOP.
-
Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan pembatalan fasilitas baru.
-
Publikasi transparansi anggaran DPR.
-
Penyelidikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
-
Pemeriksaan anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat oleh Badan Kehormatan DPR.
-
Pemecatan atau sanksi tegas bagi kader partai yang tidak etis.
-
Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
-
Keterlibatan anggota DPR dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
-
Penegakan disiplin internal TNI untuk tidak mengambil alih fungsi Polri.
-
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
-
Jaminan upah layak bagi seluruh angkatan kerja.
-
Langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
-
Pembukaan dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Deadline 31 Agustus 2026 (8 Tuntutan)
-
Pembersihan dan reformasi besar-besaran di DPR.
-
Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
-
Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
-
Pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor.
-
Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
-
TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
-
Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
-
Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Aksi ini menunjukkan betapa kuatnya tuntutan masyarakat sipil terhadap perbaikan sistem politik dan demokrasi di Indonesia.
(Redaksi)