IDENESIA.CO - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mendukung peternakan domba di Kaltim, dengan syarat melakukan kajian ilmiah guna mencegah potensi risiko penularan virus penyakit dari domba.
"Kita harus memastikan bahwa dukungan kebijakan itu tidak akan mengganggu usaha ternak lain. Saat ini memang terdapat kebijakan kewilayahan, namun saya mendukung agar domba dapat diizinkan masuk," ungkapnya.
Ia menekankan pemda harus memberikan kesempatan yang sama seperti peternak lain kepada peternak domba untuk mendirikan peternakan di Kalimantan Timur.
Dengan mengacu kepada kebijakan baru berdasarkan kajian agar tidak mengganggu usaha ternak lain.
"Semoga peluang itu terwujud melalui perubahan kebijakan peternakan yang sedang dipertimbangkan," ujar Nidya di Samarinda, Sabtu.
Sebelumnya, Nidya menyuarakan dukungannya terhadap rencana perubahan kebijakan yang akan mengizinkan produk ternak domba masuk ke Benua Etam.
"Saya mendukung rencana itu. Kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua peternak, baik itu peternak kambing, sapi, maupun peternak lainnya," tuturnya.
Diketahui, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kalimantan Timur membahas Rancangan Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 520/K.509/2020 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Kalimantan Timur.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda beserta stafnya. Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Himpunan Peternak Domba dan Kambing Cabang Kalimantan Timur, Stasiun Karantina Kelas 1 Samarinda, serta para pelaku usaha peternak sapi di wilayah tersebut.
Pertemuan tersebut bertujuan membahas rencana perubahan kebijakan terkait pelarangan pemasukan ternak domba di Kalimantan Timur. Keputusan Gubernur Nomor 520/K.509/2020 yang masih berlaku, membatasi impor domba di Kaltim.
Rapat tersebut mengambil peran penting dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait kebijakan.
Dalam diskusi tersebut, berbagai pihak memberikan masukan dan pendapat mereka terkait dampak pelarangan tersebut terhadap industri peternakan dan kesejahteraan masyarakat.
(Advertorial)
