IDENESIA.CO – Krisis moneter yang mengguncang Indonesia pada 1998 ternyata sempat membuat Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, turun tangan langsung. Ia bahkan menelepon Presiden RI Soeharto untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang terus memburuk akibat anjloknya nilai tukar rupiah.
Percakapan kedua pemimpin negara itu terjadi pada Februari 1998, ketika Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi hebat. Dokumen pembicaraan tersebut baru diketahui publik setelah arsip rahasia kepresidenan Amerika Serikat dibuka pada 2018.
Dalam sambungan telepon itu, Clinton mengaku terus memantau perkembangan ekonomi Indonesia setelah rupiah jatuh drastis dari kisaran Rp2.000 menjadi sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000 per dolar AS.
Rupiah Anjlok Setelah Krisis Bath Thailand
Krisis ekonomi Asia bermula dari jatuhnya mata uang Bath Thailand pada pertengahan 1997. Gejolak tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.
Menurut catatan Jan Luiten van Zanden dalam buku Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012), pelemahan rupiah membuat sektor perbankan nasional terguncang dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam.
Dalam pembicaraan dengan Soeharto, Clinton mengaku khawatir kondisi keuangan Indonesia akan semakin memburuk.
“Sejak kita berbicara beberapa minggu lalu, saya mengikuti perkembangan di Indonesia dengan saksama. Saya ingin tetap berhubungan dan menelepon sekarang karena saya khawatir terhadap situasi keuangan di sana,” ujar Clinton.
Clinton Soroti Rencana Currency Board
Salah satu hal yang menjadi perhatian Clinton ialah rencana pemerintah Indonesia menerapkan sistem currency board. Kebijakan itu bertujuan mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada level tertentu.
Namun menurut Clinton, kebijakan tersebut justru dinilai berisiko memicu kepanikan pasar dan menguras cadangan devisa Indonesia.
Ia mengaku sudah membahas rencana itu bersama International Monetary Fund (IMF) dan negara-negara G-7.
“Hal ini dapat memicu kepanikan yang akan sangat menguras cadangan devisa Indonesia dan mempersulit upaya IMF serta komunitas internasional memberikan dukungan,” ungkap Clinton.
Saat itu, Indonesia memang telah menerima paket penyelamatan IMF. Dalam catatan ekonom Boediono di buku Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016), Indonesia menandatangani paket bantuan IMF pada Oktober 1997 dan kembali menerima bantuan ekonomi senilai US$43 miliar pada Januari 1998.
Soeharto Sebut Rupiah Anjlok Kondisi Ekonomi Makin Memburuk
Menanggapi kekhawatiran Clinton, Soeharto menjelaskan pemerintah Indonesia sebenarnya telah menjalankan berbagai tuntutan IMF.
Pemerintah disebut sudah melakukan revisi anggaran negara, merger dan reformasi perbankan, hingga liberalisasi perdagangan. Namun kondisi ekonomi tetap memburuk.
“Banyak perusahaan berhenti operasi menyebabkan PHK, pengangguran dan kerusuhan. Pemerintah juga telah berulangkali melakukan intervensi dan sudah menggunakan US$10 miliar dari cadangan devisa untuk menopang rupiah,” kata Soeharto.
Karena kondisi tersebut, pemerintah sempat mempertimbangkan penerapan currency board sebagai solusi menyelamatkan rupiah. Akan tetapi, rencana itu akhirnya dibatalkan.
Krisis Ekonomi Berujung Kejatuhan Soeharto
Indonesia akhirnya tetap menjalankan program IMF meski krisis ekonomi belum mereda. Situasi kemudian berkembang menjadi krisis politik yang berujung pada lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998.
Belakangan, kebijakan IMF dalam penanganan krisis Indonesia justru menuai kritik dari sejumlah ekonom karena dianggap memperparah kontraksi ekonomi nasional.
“Tuntutan IMF untuk mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter lebih ketat, sementara anggaran sebagian berada dalam keadaan balance dan perekonomian sudah mengalami kontraksi adalah jelas sebuah kesalahan,” tulis Jan Luiten van Zanden dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012).
(Redaksi)
