IDENESIA.CO – Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang kembali meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mempertahankan sikap Tokyo terkait Taiwan.
Pernyataan terbaru Takaichi di hadapan Parlemen pada Rabu (3/12) memicu reaksi keras dari Beijing, terutama karena ia membuka kemungkinan Jepang mengerahkan pasukan jika Taiwan menghadapi serangan militer China. Respons ini membuat isu Taiwan kembali menjadi pusat pertikaian kedua negara.
Tokyo Pertahankan Sikap, Takaichi Tegaskan Tidak Ada Perubahan Kebijakan
Dalam pemaparan di Parlemen, Takaichi menegaskan bahwa Jepang tidak mengubah posisi resmi soal Taiwan sejak komunike bersama Jepang-China ditandatangani pada 1972.
Ia menyampaikan hal itu sebagai jawaban ketika ditanya apakah Tokyo mulai bergeser dari kebijakan tradisionalnya yang “memahami dan menghormati” pandangan China bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya.
Transisi ini menggambarkan bagaimana Takaichi berupaya mempertahankan konsistensi kebijakan luar negeri Jepang, meski sebelumnya ia menyatakan Jepang bisa “turun tangan” jika Taiwan menghadapi agresi militer Beijing.
Pernyataan tersebut dianggap sebagian analis sebagai sinyal bahwa Tokyo siap mengambil langkah lebih tegas dalam isu keamanan regional.
Beijing Bereaksi Keras, Kementerian Luar Negeri China Lontarkan Pertanyaan Tajam
Kementerian Luar Negeri China langsung merespons melalui juru bicaranya, Lin Jian, yang mempertanyakan makna pernyataan Takaichi. Dalam konferensi pers rutin pada Kamis (4/12), Lin meminta Jepang menjelaskan secara gamblang isi komunike 1972.
“Jika Takaichi mengklaim posisi Jepang tetap sama seperti yang tertulis dalam pernyataan bersama 1972, bisakah ia menjelaskan secara tepat dan lengkap apa yang tercantum di dalamnya?” ujar Lin.
Transisi ke isu komitmen hukum pun muncul ketika Lin menuding Jepang tidak jujur menyampaikan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian diplomatik tersebut.
“Mengapa pihak Jepang menolak menyampaikan dengan jelas komitmen serta kewajiban hukumnya?” lanjutnya.
Media Sosial China Ramai, Warganet Soroti “Perubahan Sikap” Jepang
Di dunia maya, pernyataan Takaichi mendapat interpretasi beragam dari publik China. Sebagian pengguna media sosial menilai pernyataan terbaru Takaichi sebagai bentuk “kemunduran” setelah ucapannya pada November yang membuka kemungkinan intervensi militer Jepang di Taiwan.
Transisi suasana publik online terlihat dari melonjaknya frasa “Sanae Takaichi akhirnya mengalah” yang menjadi topik nomor satu di platform Weibo pada Kamis (4/12). Namun, sebagian lain menilai pernyataan PM Jepang belum cukup menjelaskan posisi sebenarnya dan memerlukan klarifikasi lebih dalam.
Komunike 1972 Kembali Jadi Rujukan Utama
Sementara itu, pernyataan bersama China-Jepang pada 1972 kembali menjadi dokumen kunci yag menjadi perdebaa
Dalam komunike itu, Jepang menuliskan bahwa mereka “sepenuhnya memahami dan menghormati” pandangan China bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya. Namun komunike tersebut tidak menyebutkan dukungan penuh Jepang terhadap prinsip “Satu China”.
Transisi ke konteks saat ini menunjukkan bahwa Tokyo tetap berhati-hati. Jepang mempertahankan pengakuan diplomatik terhadap Beijing, namun tetap tidak mengikat diri pada interpretasi China mengenai Taiwan.
Pemerintah Jepang Konsisten, Menlu Motegi Tegaskan Posisi Sama Sejak 1972
Selain Takaichi, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga menegaskan kembali posisi Tokyo. Ia menilai Jepang tidak mengubah kebijakan dasarnya sejak 1972 dan tetap mengikuti kerangka diplomatik yang sama.
Takaichi bahkan menolak permintaan China untuk menarik pernyataannya pada 7 November. Ia menyatakan bahwa Jepang memiliki hak untuk menentukan respons keamanan jika terjadi keadaan darurat di wilayah regional.
Ketegangan Diplomatik Kian Meningkat
Hubungan kedua negara terus memanas sejak pernyataan Takaichi pada November yang menyebut serangan China ke Taiwan dapat memicu respons militer Jepang. China membalas dengan langkah-langkah diplomatik, termasuk meminta warganya menunda perjalanan ke Jepang.
Transisi ini menunjukkan bahwa isu Taiwan kembali menjadi pemicu gesekan antara dua kekuatan besar Asia. Jepang semakin aktif memperkuat aliansinya, sementara China terus menuntut konsistensi penerapan kebijakan “Satu China”.
(Redaksi)
