IDENESIA.CO – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status keadaan darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026). Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengambil langkah tegas ini untuk merespons ancaman nyata terhadap pasokan bahan bakar dalam negeri. Kebijakan tersebut muncul sebagai Dampak Perang Amerika-Israel Melawan Iran yang mengganggu stabilitas rantai pasok global secara signifikan.
Presiden Marcos Jr. telah menandatangani perintah eksekutif guna menjaga keamanan energi nasional di tengah situasi sulit ini. Penutupan efektif Selat Hormuz menjadi pemicu utama kekacauan pasar energi karena jalur tersebut merupakan urat nadi pelayaran minyak dunia. Filipina, yang mengandalkan 98% kebutuhan minyak mentahnya dari kawasan Teluk, kini menghadapi kerentanan tinggi terhadap gangguan produksi dan pengiriman.
Langkah Pemerintah Menghadapi Dampak Perang Amerika-Israel Melawan Iran
Melalui perintah eksekutif tersebut, Presiden Marcos Jr. menginstruksikan kementerian terkait untuk melakukan langkah-langkah terkoordinasi. Pemerintah membentuk komite khusus yang bertugas memastikan distribusi bahan bakar, makanan, dan obat-obatan tetap berjalan tertib. Komite ini mengawasi ketersediaan barang-barang penting agar ekonomi negara tidak lumpuh akibat lonjakan harga energi.
Deklarasi darurat ini akan berlaku selama satu tahun penuh, kecuali presiden memutuskan untuk mencabut atau memperpanjangnya di kemudian hari. Kebijakan ini juga merespons desakan para senator yang menyoroti kesulitan ekonomi keluarga di Filipina. Lonjakan harga bensin dan solar saat ini bahkan mencapai dua kali lipat jika membandingkannya dengan level harga pada Februari lalu, sebelum konflik pecah.
Strategi Penghematan dan Ketahanan Energi Domestik
Menteri Energi Sharon Garin menjelaskan bahwa stok cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 45 hari ke depan. Sebagai langkah antisipasi, Filipina akan beralih sementara ke pembangkit listrik tenaga batu bara. Keputusan ini bertujuan menekan ketergantungan pada Gas Alam Cair (LNG) yang harganya melonjak tajam akibat Dampak Perang Amerika-Israel Melawan Iran.
Sektor transportasi dan logistik menjadi klaster yang paling merasakan tekanan ini. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan teknis untuk menghemat konsumsi energi secara nasional, antara lain:
Memberikan subsidi langsung kepada pengemudi transportasi umum.
Mengurangi frekuensi layanan transportasi feri antar-pulau.
Menerapkan skema empat hari kerja bagi pegawai negeri sipil.
Memantau ketat distribusi harga beras yang terdampak biaya logistik.
Kerentanan Kawasan Asia terhadap Blokade Selat Hormuz
Blokade di Selat Hormuz memberikan tekanan berat bagi negara-negara di Asia, termasuk Filipina. Data tahun lalu menunjukkan bahwa hampir 90% minyak dan gas yang melewati jalur air tersebut menuju ke wilayah Asia. Oleh karena itu, gangguan pada jalur ini menciptakan efek domino yang instan terhadap inflasi dan ketersediaan energi di kawasan.
Presiden Marcos Jr. menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan stabilitas pasokan energi untuk melindungi daya beli masyarakat. Penandatanganan status darurat ini memberikan wewenang lebih luas bagi pemerintah dalam mengatur alokasi sumber daya energi secara darurat. Masyarakat kini menunggu efektivitas komite khusus dalam memitigasi Dampak Perang Amerika-Israel Melawan Iran agar krisis energi tidak meluas ke krisis sosial yang lebih dalam.
(Redaksi)
