IDENESIA.CO – Pengelolaan APBD tidak lagi bisa diukur dari besarnya nilai anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, ukuran keberhasilan justru terletak pada kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui belanja yang efisien, terarah, dan sesuai kebutuhan.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun dalam dialog publik bertajuk “Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur” yang diselenggarakan IKA PMII Kaltim di Cafe D’Bagios, Samarinda. Forum tersebut juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Bahtiar Bahtiar, Anggota DPR RI Syafruddin, anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, serta dipandu jurnalis senior Muhammad Khaidir.
Menurut Andi, berkurangnya pendapatan keuangan daerah (PKD) dan menurunnya transfer dari pemerintah pusat memang memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Namun, ia menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan APBD, bukan sekadar mempersoalkan besarnya anggaran yang diterima.
“Kalau ada penurunan PKD tentu berdampak kepada daerah. Angkanya pasti menurun. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan keadaan. Kita harus melakukan evaluasi ke dalam,” kata Andi Harun, Sabtu (1/8/2026).
Pengelolaan APBD Harus Menyesuaikan Kondisi Fiskal
Andi menjelaskan berbagai tantangan global ikut memengaruhi kondisi fiskal nasional. Defisit APBN, ketidakpastian ekonomi dunia, serta memanasnya geopolitik internasional membuat harga minyak dunia meningkat dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memahami situasi tersebut sehingga tidak hanya berfokus pada penurunan transfer pusat, tetapi juga menyesuaikan strategi pengelolaan APBD dengan kondisi yang ada.
“Negara sedang membutuhkan uang. Ada faktor geopolitik internasional, harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi APBN, nilai tukar rupiah juga tertekan. Semua itu memengaruhi kemampuan fiskal nasional,” ujarnya.
Disiplin Fiskal dan Zero-Based Budgeting
Andi mengajak seluruh kepala daerah menerapkan disiplin fiskal dalam menyusun APBD. Ia menekankan disiplin fiskal bukan berarti menghentikan belanja, melainkan memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemudian baru program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia,” tegasnya.
Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah menerapkan konsep zero-based budgeting. Melalui sistem tersebut, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, bukan mengulang anggaran tahun sebelumnya.
“Jangan lagi sekadar copy-paste anggaran dari tahun ke tahun. Semua harus berbasis kebutuhan, berbasis manfaat, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” katanya.
Sebagai contoh, Andi menilai belanja alat tulis kantor dapat ditekan karena sebagian besar layanan administrasi pemerintahan kini telah beralih ke sistem digital.
“Kalau pelayanan sudah digital, belanja ATK juga harus turun. Hal-hal kecil seperti ini kalau dikumpulkan nilainya menjadi besar,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD harus tercermin dari kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau APBD besar, manfaatnya juga harus besar. Tetapi kalau APBD turun, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ikut menurun,” katanya.
Usulkan Sinergi Daerah Perjuangkan Dukungan Anggaran
Dalam forum itu, Andi juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memimpin gerakan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, perjuangan tersebut perlu didukung dokumen teknokratis dan argumentasi berbasis data sehingga memiliki dasar yang kuat saat disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Saya mengusulkan gerakan ini dipimpin Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah. Siapkan dokumen teknokratiknya, kemudian diperkuat perjuangan politik. Itu jauh lebih elegan dibanding hanya menyalahkan pusat,” ujarnya.
Andi optimistis kolaborasi antardaerah akan memperkuat posisi Kalimantan Timur dalam memperoleh dukungan fiskal yang lebih besar.
Di akhir pemaparannya, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan APBD sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
“Kita harus berani mengoreksi diri. Kalau cara yang sama terus diulang tetapi berharap hasil berbeda, itu seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, sebuah bentuk kegilaan. Karena itu kita harus belajar memperbaiki diri agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutupnya.
(Redaksi)