IDENESIA.CO – Persoalan lingkungan, ekonomi, korupsi, kebebasan berpendapat, hingga mahalnya biaya layanan publik menjadi sorotan mahasiswa dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menjadwalkan demonstrasi di Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026).
Komite Sadar merencanakan aksi di dua lokasi, yakni Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat. Mahasiswa akan menyampaikan evaluasi terhadap kondisi bangsa sekaligus mendesak pemerintah menangani berbagai persoalan yang mereka nilai belum mendapat penyelesaian memadai.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Imawan, mengatakan mahasiswa membawa lima tuntutan utama dalam aksi tersebut. Tuntutan itu mencakup penanganan bencana lingkungan, perbaikan kebijakan ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta pemerataan akses layanan publik.
Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah
Komite Sadar merumuskan lima tuntutan yang mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan nasional.
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah menjamin pemulihan kesehatan warga dan menindak korporasi yang bertanggung jawab atas krisis lingkungan.
Kedua, mahasiswa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi untuk memulihkan kepercayaan pasar. Mereka menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret dalam menghadapi persoalan ekonomi yang berdampak pada masyarakat.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Mereka menempatkan perlindungan demokrasi sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan rakyat.
Keempat, mereka mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa menilai penegakan hukum harus berjalan tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Kelima, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mereka juga mendorong pemerataan akses agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memperoleh layanan yang layak.
BEM UI Gelar Aksi di Dua Titik Jakarta
Yatalathof menjelaskan, BEM UI akan bergabung dalam aksi di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Sementara itu, sejumlah kampus lain dalam aliansi tersebut memilih menggelar demonstrasi di daerah masing-masing sebelum membangun gerakan bersama.
“BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama,” ujar Yatalathof saat dikonfirmasi pada Senin (19/10/2026).
Aliansi Komite Sadar melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Namun, tidak seluruh kampus dalam aliansi itu akan mengirimkan peserta aksi ke Jakarta pada hari yang sama. Sebagian mahasiswa akan menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di wilayah masing-masing.
Yatalathof menyebut mahasiswa menjadwalkan aksi simbolik di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, mereka merencanakan demonstrasi di Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Survei 560 Responden Petakan Keresahan Masyarakat
Sebelum menggelar demonstrasi, Komite Sadar menghimpun aspirasi masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari berbagai wilayah, mulai Sumatera hingga Papua.
Menurut Yatalathof, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia belum maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Survei tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, serta mahalnya biaya pendidikan.
Responden juga menyoroti persoalan ekonomi dan keuangan yang mereka nilai membutuhkan perbaikan segera.
Yatalathof mengatakan temuan survei itu memperkuat alasan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ia meminta pemerintah memperhatikan keresahan masyarakat dan merespons persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” ujar Yatalathof.
Mahasiswa Soroti Kedaulatan Rakyat
Yatalathof menegaskan, demonstrasi pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar agenda evaluasi rutin. Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan berbagai persoalan yang mereka temukan di masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap lima tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka juga ingin mendorong perbaikan kebijakan di bidang ekonomi, hukum, demokrasi, lingkungan, pendidikan, dan pelayanan publik.
(Redaksi)
