IDENESIA.CO – Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi dunia. Eskalasi Konflik Timur Tengah tersebut secara langsung mengganggu rantai pasok energi global dan mendorong lonjakan harga minyak mentah ke level yang mengkhawatirkan.
Prasasti Center for Policy Studies menilai situasi ini sebagai ancaman nyata bagi ketahanan fiskal Indonesia. Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, menjelaskan bahwa gangguan pada jalur pasokan energi dunia berpotensi mengerek harga minyak hingga menyentuh angka US$ 150 per barel. Kondisi ini memberikan tekanan besar bagi negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada stabilitas harga minyak dunia.
Dampak Lonjakan Harga Minyak terhadap Inflasi Nasional
Gundy menekankan bahwa pergerakan harga minyak mentah global memegang peranan vital dalam struktur ekonomi domestik. Komponen energi menyumbang sekitar sepertiga dari total angka inflasi nasional. Oleh karena itu, setiap kenaikan harga BBM di pasar internasional akan memicu efek domino terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.
Jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM domestik sebesar 50 hingga 75 persen, kebijakan tersebut akan langsung memengaruhi sekitar 30 persen dari keranjang inflasi kita. Eskalasi Konflik Timur Tengah yang terus berlanjut memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah darurat guna melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, Prasasti memetakan tiga skema kebijakan yang mungkin diambil oleh pemerintah. Pertama, membiarkan harga BBM mengikuti mekanisme pasar global tanpa intervensi subsidi. Langkah ini memang mengamankan anggaran negara, namun berisiko memicu inflasi tinggi yang sulit terkendali. Kedua, pemerintah menyerap seluruh kenaikan harga melalui subsidi penuh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal yang tersedia.
Ancaman Defisit Anggaran dan Pembengkakan Utang Negara
Pilihan untuk mempertahankan subsidi di tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah membawa konsekuensi berat pada postur APBN. Gundy memaparkan bahwa asumsi subsidi saat ini masih menggunakan patokan harga minyak sebesar US$ 70 per barel dan kurs Rp 16.500 per dolar AS. Realita di lapangan menunjukkan angka yang jauh melampaui batas asumsi tersebut.
Berdasarkan simulasi ekonomi, jika harga minyak rata-rata bertahan di angka US$ 100 per barel dengan nilai tukar Rp 17.000 per dolar, defisit anggaran tahun 2026 berpotensi melebar hingga 3,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melampaui batas aman disiplin fiskal yang sebesar 3 persen. Pelampauan batas defisit ini secara otomatis akan menambah beban utang pemerintah di masa depan untuk menutup celah pembiayaan.
Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$ 10 per barel akan meningkatkan beban subsidi pemerintah sekitar 30 persen. Selain itu, kenaikan harga tersebut juga menambah beban subsidi LPG sebesar 1,5 persen. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, biaya impor minyak mentah akan semakin membengkak dan memperburuk defisit belanja.
Kombinasi antara kenaikan harga komoditas dan pelemahan mata uang dapat mendorong defisit fiskal dari 3,3 persen menuju angka 3,8 persen. Situasi ini menuntut pemerintah untuk segera merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Penyesuaian kebijakan fiskal yang terukur menjadi kunci utama agar dampak Eskalasi Konflik Timur Tengah tidak melumpuhkan stabilitas ekonomi nasional secara permanen.
(Redaksi)
