IDENESIA.CO – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengambil langkah tegas dengan memulangkan 13 warga negara asing asal Jepang ke negara asal mereka.
Pihak berwenang mengambil keputusan ini setelah tim gabungan berhasil membongkar sindikat penipuan daring (online scamming) yang beroperasi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor. Para pelaku terbukti menyalahgunakan izin tinggal dan menjalankan aktivitas kriminal siber yang meresahkan masyarakat internasional.
Proses Imigrasi Deportasi 13 Warga Jepang ini menjadi puncak dari penyelidikan intensif selama beberapa pekan terakhir. Petugas menduga kuat bahwa kelompok ini menjalankan skema pemerasan dengan sasaran utama warga negara Jepang yang berada di luar negeri.
Sindikat ini memanfaatkan teknologi komunikasi canggih untuk mengelabui korban dan meraup keuntungan finansial secara ilegal dari wilayah hukum Indonesia.
Kronologi Penangkapan Sindikat di Sentul
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, menguraikan bahwa keberhasilan ini bermula dari kewaspadaan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).
Tim tersebut melakukan pengamatan mendalam terhadap sebuah kawasan hunian di Sentul, Babakan Madang, setelah menerima informasi mengenai adanya aktivitas asing yang mencurigakan. Petugas mencurigai adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal para WNA tersebut.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas indikasi aktivitas mencurigakan yang kami pantau di lapangan. Petugas kemudian bergerak melakukan pemeriksaan pada Senin (2/3/2026) malam,” ujar Ritus dalam keterangannya di Bogor.
Ritus menegaskan bahwa pengawasan orang asing merupakan fungsi vital instansinya untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dalam operasi penggerebekan tersebut, petugas menyisir tiga rumah berbeda yang menjadi markas operasi para pelaku. Petugas menemukan fakta bahwa para pelaku mengorganisir kegiatan mereka secara rapi.
Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita berbagai barang bukti yang memperkuat dugaan kejahatan lintas negara. Barang bukti tersebut meliputi perangkat komputer, puluhan telepon genggam, serta alat penguat dan pengacak sinyal (signal jammer) untuk melancarkan aksi penipuan mereka.
Modus Operandi Menggunakan Identitas Kepolisian
Fakta mengejutkan muncul saat petugas menemukan sejumlah atribut yang menyerupai identitas resmi Kepolisian Jepang di lokasi kejadian.
Plt Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Brigjen Yuldi Yusman, mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan atribut tersebut untuk mengintimidasi korban. Sindikat ini menjalankan aksi pemerasan dengan menyamar sebagai petugas penegak hukum guna menakut-nakuti sasaran mereka di Jepang.
“Ke-13 warga negara asing tersebut teridentifikasi merupakan warga negara Jepang. Mereka diduga melakukan kegiatan cyber atau scamming online berbentuk pemerasan menggunakan atribut kepolisian Jepang secara terorganisir,” kata Yuldi Yusman saat memberikan keterangan resmi.
Identitas para pelaku yang kini masuk dalam daftar Imigrasi Deportasi 13 Warga Jepang tersebut memiliki inisial SL, TY, TM, AO, MM, TA, SN, KN, TS, ST, SK, NK, dan TO.
Yuldi juga menyoroti pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh kelompok ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa satu orang berinisial SL masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA).
Sementara itu, 12 orang lainnya masuk menggunakan visa kunjungan atau indeks D12 yang sebenarnya bertujuan untuk kegiatan pra-investasi. Penyalahgunaan dokumen imigrasi ini menjadi dasar kuat bagi otoritas Indonesia untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Koordinasi Internasional dan Penegakan Hukum
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memberikan penekanan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi sarang kejahatan transnasional.
Hendarsam menyatakan bahwa tindakan tegas ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan hukum nasional serta melindungi citra Indonesia di mata internasional.
Selama proses penanganan, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalin komunikasi yang sangat erat dengan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
“Kami tidak mentoleransi penyalahgunaan izin tinggal, terlebih jika orang asing menggunakannya untuk tindakan kriminal. Kita tidak ingin Indonesia menjadi basis kejahatan lintas negara yang merugikan pihak lain,” tegas Hendarsam.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran imigrasi di daerah untuk meningkatkan intensitas pengawasan di titik-titik rawan pemukiman warga asing guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan Jepang terlihat dari dukungan penuh pihak Kedutaan Besar Jepang. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Imigrasi Bogor atas keberhasilan membongkar jaringan ini.
Pihak pemerintah Jepang bahkan menanggung seluruh biaya pemulangan para warga negaranya. Mereka juga menyiapkan pengawalan ketat agar para pelaku langsung menjalani proses hukum setibanya di bandara tujuan di Jepang.
Langkah Penangkalan dan Pengawasan Ketat
Sebelum pelaksanaan Imigrasi Deportasi 13 Warga Jepang, para tersangka sempat menjalani masa penahanan sementara di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan koordinasi jadwal penerbangan pemulangan.
Saat ini, nama-nama para pelaku sudah tercatat secara permanen dalam sistem cegah dan tangkal (Cekal) elektronik milik Direktorat Jenderal Imigrasi.
Status penangkalan ini menutup kemungkinan bagi ke-13 pria yang berusia antara 40 hingga 45 tahun tersebut untuk kembali menginjakkan kaki di tanah air.
Imigrasi memastikan bahwa pengawasan terhadap orang asing akan terus menjadi prioritas utama. Penindakan ini sekaligus mengirimkan pesan kuat kepada warga asing lainnya agar selalu menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia selama mereka berkunjung atau tinggal sementara.
Pihak Imigrasi Bogor mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan di lingkungan mereka. Partisipasi publik sangat membantu petugas dalam memetakan potensi gangguan keamanan yang berasal dari aktivitas warga negara asing yang menyimpang dari izin tinggal aslinya.
Dengan pengawasan yang ketat dan tindakan hukum yang tegas, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas serta ketertiban umum dari ancaman kejahatan siber internasional.
(Redaksi)
