"Kami habis ratusan juta di rumah sakit,” lanjutnya.

Lebih lanjut Andi Harun mengatakan meski saat ini Pertamina telah menerapkan kartu kendali (fuel card) di SPBU-SPBU, namun faktanya di lapangan masih kerap terjadi antrean truk panjang.

Penataan akan hal itu sudah tentu merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga Samarinda.

“Ada kartu, kita terima kasih. Sekarang masalahnya kenapa masih antre? Kenapa tidak dilarang SPBU di dalam kota jual solar, kalau Pertamina tidak bisa mengatur. Kalau tak mampu mengatur lempar saja ke luar kota,” ketusnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Samarinda, Muhammad Rizal, mengungkapkan, Pertamina berencana mengimplementasikan kartu kendali (fuel card) secara masif di SPBU-SPBU Samarinda.

“Kita sudah berjalan, tapi kita butuh payung hukum dari pemerintah daerah (pemda), karena kuota (solar subsidi) itu kan kuota pemerintah. Makanya butuh payung hukum jika ingin diterapkan secara rigid,” ungkapnya. (pariwara)