Ditangkap oleh pasukan AS di Irak pada 2006 dan ditahan selama lima tahun, al Julani kemudian ditugaskan untuk mendirikan cabang al-Qaeda di Suriah, Front al-Nusra, yang mengembangkan pengaruhnya di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh oposisi, terutama di Idlib.

Al Julani berkoordinasi pada tahun-tahun awal dengan Abu Bakr al-Baghdadi, kepala "Negara Islam di Irak" al-Qaeda, yang kemudian menjadi ISIL (ISIS).

Pada April 2013, al-Baghdadi tiba-tiba mengumumkan bahwa kelompoknya memutuskan hubungan dengan al-Qaeda dan akan berekspansi ke Suriah, yang secara efektif melebur Front al-Nusra ke dalam sebuah kelompok baru yang disebut ISIL.

Al Julani menolak perubahan ini, mempertahankan kesetiaannya kepada al-Qaeda.
Dalam wawancara televisi pertamanya di 2014, ia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Suriah harus diperintah berdasarkan interpretasi kelompoknya tentang "hukum Islam" dan kaum minoritas di negara itu, seperti orang Kristen dan Alawi, tidak akan diakomodasi.

Pada tahun-tahun berikutnya, al Julani tampaknya menjauhkan diri dari proyek al Qaeda untuk membangun "kekhalifahan global" di semua negara berpenduduk mayoritas Muslim, dan tampaknya lebih fokus untuk membangun kelompoknya di dalam perbatasan Suriah.

Perpecahan ini tampaknya merupakan upaya, menurut para analis, untuk menekankan ambisi nasional kelompoknya, bukan ambisi transnasional, kepada kelompok-kelompok di Idlib.

Kemudian pada Juli 2016, Aleppo jatuh ke tangan rezim dan kelompok-kelompok bersenjata di sana mulai bergerak ke Idlib, yang masih dikuasai oposisi. Sekitar waktu yang sama, al Julani mengumumkan bahwa kelompoknya telah berubah menjadi Jabhat Fateh al-Sham.

Pada awal 2017, ribuan pejuang mengalir ke Idlib yang melarikan diri dari Aleppo dan al Julani mengumumkan penggabungan sejumlah kelompok tersebut dengan kelompoknya untuk membentuk HTS.

Tujuan HTS adalah untuk membebaskan Suriah dari pemerintahan otokratis Assad, "mengusir milisi Iran" dari negara itu dan mendirikan negara menurut interpretasi mereka sendiri atas "hukum Islam", menurut lembaga think-tank Centre for Strategic and International Studies di Washington DC.

Masa Depan