Agak melebar sedikit ke luar parlemen, AI bahkan sudah diterapkan menjadi hakim di salah satu negara Eropa, yakni Estonia. Dilansir LSJ Online pada 19 Oktober 2022, Estonia menyerahkan putusan perkara sengketa kontrak di bawah 7.000 Euro kepada hakim AI. Dengan demikian, hakim manusia bisa lebih mencurahkan konsentrasinya ke perkara-perkara yang lebih berat. Caranya penanganan perkara oleh 'hakim robot' tersebut, masing-masing pihak yang berselisih dipersilakan mengunggah informasi di basis data pengadilan supaya nantinya bisa diproses secara adil oleh 'Yang Mulia Robot'.

Pimpinan Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute (ANITI), Cesar Hidalgo, menyatakan revolusi politik untuk robot demokrasi bukanlah ide yang naif. Revolusi untuk mengganti politikus dengan robot bakal berlangsung dengan sederhana, dimulai dari laboratorium dan perpustakaan. Dia bahkan optimis, masa-masa itu bakal datang tidak lama lagi.

"Saat anak perempuan saya tumbuh dewasa seperti usia saya sekarang, ide yang di hari ini dianggap sangat gila mungkin tidak lagi dianggap gila untuk dia dan teman-temannya. Pada saat itulah, kita akan sampai di akhir sejarah kita namun mereka akan memulai sejarah baru," kata Cesar Hidalgo dalam video yang diunggah kanal TED di YouTube, 4 April 2019.

Pemerintah Indonesia bahkan sudah mewacanakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diganti dengan AI demi mempercepat pelayanan birokrasi seperti mimpi Presiden Jokowi. Diberitakan detikcom pada 28 November 2021, pejabat Badan Kepegawaian Negara berharap jumlah PNS tidak akan terlalu gemuk bila nanti AI mulai bekerja di birokrasi.

(Redaksi)