IDENESIA.CO - Tahun 2025 nanti, Wakil Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta agar jalur zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  tidak diterapkan lagi, yang langsung diberikan mandat ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

"Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," kata Gibran saat sambutan dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Gibran menerangkan saat ini penting untuk mengajarkan anak-anak tentang coding, programming, hingga digital marketing. Dia mewanti-wanti jangan sampai Indonesia tertinggal dari negara lain.

"Penting mengajarkan anak-anak kita pelajaran coding dan belajar programming, belajar digital marketing, karena sekarang kita nggak boleh ketinggalan dari negara lain. Jadi jangan sampai ketinggalan," ujar Gibran.

Lebih lanjut, Gibran mengatakan pemerintah juga telah menerima pimpinan Nvidia yang akan berinvestasi di beberapa kota. Dia berharap kesempatan ini bisa diisi oleh anak-anak muda.

Meski begitu, Gibran melihat zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah. Dia menjelaskan alasannya.

"Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ucap dia.

Gibran juga mengaku mendapatkan masalah ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta terkait zonasi ini. Menurutnya, permasalahan zonasi selalu sama setiap tahun.

"Waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang," ujar dia.

"Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama? Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga," sambungnya.

"Kemarin juga kedatangan tamu bosnya Nvidia yang menyatakan akan investasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Kalau ada kesempatan seperti ini, seharusnya anak-anak muda bisa mengisi, jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong tapi anak mudanya tidak mengisi, tapi saya yakin Muhammadiyah tidak sabar jadi bagian Indonesia Emas 2045," ujar Gibran.

Alasan tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, karena JUmlah guru belum merata disampaikan Gibran Rakabuming Raka pada pengarahannya dalam Rakor Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia pada Senin (11/11) lalu di Hotel Sheraton, Jaksel, Senin (11/11).

(Redaksi)