IDENESIA.CO - Dampak dari pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak merata membuat minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami memantau dengan porsi anggaran yang besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” kata Sutomo Jabir di Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Sutomo Jabir mengkritisi pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD yang belum merata sampai ke pelosok.

“Program prioritas kita wajib belajar 12 tahun. Namun di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tak ada satupun sekolah tingkat SMA,” Kata Politisi Partai PKB itu. 

Ia mencontohkan, di beberapa daerah masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena terbatas ruang kelas.