AS diperkirakan tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan tersebut, karena harus berhadapan dengan aturan yang berlaku. Seperti yang terjadi pada era Donald Trump pada 2020 yang juga berusaha untuk melarang TikTok. Namun, Trump terhalang oleh keputusan pengadilan AS.

Pihak TikTok dan Komite Investasi Asing AS yang berada di bawah Kementerian Keuangan (CFIUS) sudah melakukan negosiasi selama dua tahun untuk membahas masalah keamanan data.

TikTok menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan lebih dari US$1,5 miliar untuk menjaga keamanan data dan menolak tuduhan melakukan tindak mata-mata.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa adalah pihak CFIU yang meminta TikTok melepaskan saham mereka. Tapi juru bicara Kementerian Keuangan AS menolak untuk berkomentar.

TikTok pada Rabu menyatakan bahwa "cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran mengenai keamanan nasional adalah perlindungan data dan sistem pengguna di AS yang transparan, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang terpercaya".

(Redaksi)