IDENESIA.CO – Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menggalang kekuatan internasional untuk mengakhiri blokade di jalur maritim paling vital di dunia.
Cooper memimpin rapat darurat virtual bersama perwakilan dari 40 negara guna membahas langkah nyata terkait pembukaan Selat Hormuz. Pemerintah Inggris menilai pemulihan arus lalu lintas kapal menjadi kebutuhan mendesak demi stabilitas ekonomi global yang saat ini terancam.
Urgensi Ekonomi Global dan Stabilitas Energi
Blokade Iran terhadap Selat Hormuz sejak 28 Februari telah memicu guncangan hebat pada pasar komoditas dunia. Penutupan jalur ini terjadi sebagai dampak langsung dari pecahnya perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Terhentinya arus pelayaran menyebabkan pasokan minyak mentah, gas alam cair (LNG), hingga pupuk mengalami gangguan serius yang berujung pada lonjakan harga energi di berbagai negara.
Dalam pembukaan rapat tersebut, Yvette Cooper menekankan bahwa masyarakat internasional tidak boleh membiarkan situasi ini berlarut-larut. Ia menegaskan pentingnya pembukaan Selat Hormuz guna menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal komersial.
“Kebutuhan mendesak untuk memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran internasional, dan kekuatan tekad internasional kita untuk melihat Selat tersebut dibuka kembali,” ujar Cooper sebagaimana kami lansir dari AFP pada Kamis (2/4/2026).
Konsolidasi Dukungan Internasional
Hingga saat ini, sebanyak 37 negara telah resmi menandatangani pernyataan bersama untuk mendukung inisiatif tersebut. Negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Belanda menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan jalur pelayaran.
Inggris memandang koalisi ini sebagai bentuk perlawanan diplomatik terhadap tindakan Iran yang dianggap menyandera ekonomi dunia.
Cooper menuding pihak Iran sengaja memanfaatkan jalur pelayaran internasional sebagai alat posisi tawar politik.
Ia menyatakan bahwa forum internasional ini fokus pada mobilisasi tekanan diplomatik dan ekonomi. Langkah ini bertujuan memastikan pembukaan Selat Hormuz dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan tanpa gangguan militer yang tidak perlu.
“Kita telah melihat Iran membajak jalur pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” tambah Cooper dalam pernyataan resminya.
Tantangan Diplomatik dan Perbedaan Strategi
Meskipun dukungan mulai mengalir, tantangan besar masih menghadang karena sejumlah negara berkekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China belum bergabung dalam pernyataan bersama tersebut. Selain itu, sebagian besar negara di kawasan Timur Tengah juga belum memberikan komitmen resmi dalam koalisi pimpinan Inggris ini.
Terdapat pula perbedaan pandangan mengenai metode yang paling tepat untuk mengamankan jalur tersebut. Prancis, melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, memberikan catatan bahwa pengamanan fisik Selat Hormuz hanya mungkin terlaksana setelah fase intensif pemboman dalam konflik tersebut berakhir.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan sikap yang lebih berhati-hati saat melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Macron menilai opsi operasi militer untuk memaksakan pembukaan Selat Hormuz merupakan langkah yang tidak masuk akal dalam situasi saat ini.
“Ada pihak yang menganjurkan pembebasan Selat Hormuz dengan paksa melalui operasi militer, posisi yang terkadang diungkapkan oleh Amerika Serikat. Saya katakan terkadang karena hal itu bervariasi, itu bukanlah pilihan yang pernah kami pilih dan kami menganggapnya tidak realistis,” tegas Macron.
Pernyataan Macron ini juga menyoroti inkonsistensi sikap Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump terkait keterlibatan NATO dalam perang Iran.
Saat ini, Inggris terus mengupayakan jalur negosiasi dan tekanan kolektif agar jalur distribusi energi dunia tersebut dapat segera beroperasi kembali tanpa memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Pemerintah Inggris berharap dukungan 37 negara ini mampu menekan Iran untuk melunakkan blokade di perairan strategis tersebut.
(Redaksi)
