IDENESIA.CO - Warga Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, mengadukan berbagai permasalahan infrastruktur yang mereka hadapi kepada an...
IDENESIA.CO - Warga Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, mengadukan berbagai permasalahan infrastruktur yang mereka hadapi kepada anggota DPRD Kota Samarinda, Jasno.
Dalam reses yang digelar di RT 9, warga menyampaikan tiga persoalan utama: jalan rusak, akses air bersih yang terbatas, serta minimnya penerangan jalan umum (LPJU).
Jasno, yang merupakan anggota Komisi III DPRD Samarinda dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, menyoroti bahwa kerusakan jalan di wilayah tersebut disebabkan oleh tingginya aktivitas kendaraan berat, terutama truk kontainer.
Salah satu titik yang paling terdampak adalah Jalan Gotong Royong, yang meskipun sebagian telah diperbaiki, masih mengalami kerusakan parah.
Baca Juga : Tanggulangi Banjir di Simpang Lembuswana, Pemkot Samarinda Akan Lakukan Ini
“Beberapa ruas jalan di sana rusak parah karena dilewati kendaraan berat. Meski sebagian sudah diperbaiki, masalah ini belum selesai dan tetap menjadi perhatian,” ujar Jasno.
Selain itu, warga juga menghadapi kendala dalam mendapatkan akses air bersih. Beberapa RT di Simpang Pasir masih belum terjangkau oleh jaringan pipa sekunder PDAM akibat syarat minimal 22 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah belum terpenuhi.
“Kendalanya ada di domisili. Beberapa warga belum terdaftar sebagai penduduk Simpang Pasir, meskipun sudah lama tinggal di sana,” jelas Jasno.
Baca Juga : Kerap Sebabkan Kemacetan, DPRD Samarinda Wanti-wanti Pasar Ramadan di Pinggir Jalan
Minimnya penerangan jalan umum juga menjadi permasalahan yang dihadapi warga. Sejumlah titik di Jalan Gotong Royong dan Jalan Bojonegoro membutuhkan perbaikan atau pemasangan LPJU baru demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Hal-hal seperti ini tentu akan kami perjuangkan agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan berbagai persoalan yang dihadapi warga, DPRD Samarinda berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini agar pembangunan infrastruktur di Kecamatan Palaran bisa lebih merata dan optimal. Langkah ini diharapkan dapat segera ditindak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mendapat solusi konkret.
(Adv)
